Jakarta, CNN Indonesia —
Yusril Ihza Mahendra diangkat menjadi Menteri Koordinator (Menko) Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kamar Merah Putih periode 2024-2029. Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebagai pakar konstitusi dan politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Broad dikenal karena keikutsertaannya di bidang hukum dan pemerintahan.
Yusril Ihza Mahendra lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Beliau memperoleh gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan melanjutkan studi sarjana hukum dan ilmu-ilmu Islam di kampus yang sama.
Selain itu, Yusril melanjutkan studi ke luar negeri hingga memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doktor (Ph.D.) bidang Ilmu Politik di Universitas Punjab, Pakistan, dan University of Science Malaysia pada tahun 1993.
Sebagai seorang akademisi, karirnya dimulai di Universitas Indonesia (UI), dimana ia mengajar mata kuliah hukum ketatanegaraan, teori hukum, dan filsafat hukum, hingga diangkat menjadi guru besar hukum di universitas tersebut.
Keahliannya di bidang hukum tata negara membuat Yusril dikenal luas di dunia hukum Indonesia, antara lain sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri Ihza & Ihza Law Firm bersama saudaranya. Yusron Ihza.
Sementara di dunia politik, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang pada tahun 1998 yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi.
Perjalanan politiknya menandai momen penting ketika ia hampir terpilih menjadi Presiden RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Oktober 1999. Dalam pemilu tersebut, Yusril memperoleh 232 suara namun kalah dari Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 305 suara. Sementara Tn. Abdurrahman Wahid mendapat 185 suara.
Tak hanya itu, Yusril juga berjasa menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto selama lebih dari 2 tahun saat menjadi guru besar hukum tata negara di UI.
Pasca reformasi, karir Yusril di kabinet terus berkembang. Yusril menduduki posisi 3 menteri di kabinet Indonesia.
Beliau pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), kemudian menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa Presiden Megawati (2001-2004).
Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mr. Yusril dipercaya menduduki jabatan Menteri Luar Negeri pada tahun 2004-2007.
Jabatan menteri Yusril saat ini merupakan kali keempat ia menduduki jabatan di kabinet Indonesia.
Yusril cukup aktif di kancah internasional. Ia mewakili pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. (arn/tidak)