Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Sosial (Mensos) Seyfullah Yusuf alias Gus Ipul mengumumkan instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT).
Kata dia, kepala negara belum mengeluarkan instruksi terkait perluasan bantuan sosial atau BLT. Begitu pula dengan rencana peningkatan jenis bantuan bagi masyarakat miskin.
Yang penting sekarang kita berikan informasinya dulu, informasinya harus terpercaya, kata Gus Ipul usai Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Gus Ipul menegaskan, Kemensos berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka pemerataan informasi mengenai WNI yang seharusnya menerima bantuan sosial.
Kata dia, dengan koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos juga melakukan sinkronisasi data.
“Dikumpulkan (ke BPS), dikoordinasikan, lalu diintegrasikan. Setelah itu dikembalikan ke kita semua untuk menjadi satu data. Jadi satu data menjadi pedoman bagi seluruh lembaga, kementerian bahkan daerah,” jelasnya.
Gus Ipul tidak menjawab secara spesifik apakah potensi perluasan bansos itu termasuk BLT bagi warga untuk membiayai rumahnya. Pasalnya, Presiden Prabowo juga punya program membangun 3 juta rumah dalam setahun.
Menteri hanya menegaskan, yang utama adalah terciptanya data penerima bantuan yang terpercaya dan dapat dibagikan oleh K/L.
“Iya nanti (data kepemilikan rumah cicilan BLT perumahan) otomatis tertaut,” jawab Gus Ipul.
“Kalau informasinya sama, bagus. Baik itu rumah (hunian) atau tidak, sudah ada, terlihat semuanya,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah muncul dari pengembang properti. Para pengusaha mendengar bahwa subsidi energi akan digantikan dengan bantuan langsung untuk membantu masyarakat mencicil kepemilikan rumah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah isu tersebut. Di sisi lain, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait pun membantah kabar tersebut meski tak menampik soal pendataan.
“Saya belum mendengar (pembahasan) itu,” kata pria yang akrab disapa Ara itu, usai rapat bisnis dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat (4/11).
“Cuma (apa) yang kita ngomong, yang saya ingat ngomong soal data. Karena data itu masalah besar buat kita,” ucapnya.
(Minggu/Agustus)