Jakarta, CNN Indonesia –
Koordinator Persatuan Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI) Boymin Saiman telah meminta Ketua Umum PSI Jenderal Kaisang Pangarep membayar jasa jet pribadi senilai 90 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Rp
“Sekarang kalau dibilang bukan tip, saya hargai. Padahal, mau diumumkan atau tidak, saya berharap meminta Kasang untuk tetap menyerahkan uang itu bisa menjadi contoh yang baik,” kata Boymin kepada wartawan. pada Jumat (1/11).
Karena nanti masyarakat masih bertanya apakah itu tip atau bukan. Untuk itu saya akan meminta Kaesang membayar sejumlah yang diakui berdasarkan tiket pesawat komersil untuk 4 orang. Berapa yang dia bayarkan kemarin? Rp 90 juta atau Rp 16 juta kemarin berapa, nanti kita konfirmasi lagi kabarnya,” sambungnya, dikutip Detik.
Boymin lantas menyoroti KPK dan membandingkan kasusnya dengan kasus Kesang. Pada tahun 2020, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat surat pemberitahuan kepuasan uang tunai sebesar 100 ribu. Menerima dolar Singapura di Boymin Saiman.
Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum puas dengan laporan tersebut karena Boymin bukan pejabat publik. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyebut alasan di balik laporan kepuasan Kasang.
“Saat itu, salah satu penyebab KPK tidak puas adalah karena Kesang bukan penyelenggara publik. Bahkan, untuk contoh kejadian yang menimpa saya, Boymin mengabarkan dirinya menerima S$100.000. waktu itu saya ajukan ke KPK dan KPK bilang dia tidak puas karena saya bukan penyelenggara publik.
Boymin mengapresiasi laporannya dengan Kasang yang sangat berbeda karena dia bukan anak atau saudara gubernur daerah. Sedangkan Kasang merupakan anak bungsu dari presiden ke-7 Joko Widodo.
“Tapi beda. Saya nggak punya kakak/ayah yang jadi administrator publik. Jadi jangan bandingkan, ini bukan apple to apple. Saya sangat menentang perbandingan. Toh, uangnya sudah ditransfer ke masyarakat. .Perbendaharaan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Boymin mendesak Kaisang tetap memberikan harga tiket pesawat pribadi kepada KPK. Hal ini untuk menghentikan politik di masyarakat.
“Jadi kalau dilihat perbandingannya harus dilihat secara utuh. Saya bukan penyelenggara negara, tapi berarti uang yang dipegang KPK sudah masuk ke kas negara. juga minta? Dia bukan di luar pemerintahan, seharusnya dia mengusulkan agar Kasang mentransfer uang itu ke kas negara. Katanya, KPK harus menindaklanjutinya.
Hal ini untuk menghentikan perselisihan rasa keadilan masyarakat karena bagaimanapun juga, masyarakat tidak boleh meminjam uang atau naik jet pribadi ke KPK jika tidak ada hubungannya dengan saudara laki-laki atau ayahnya. Ini sebenarnya mencegah korupsi. Tidak ada konflik kepentingan,” lanjutnya.
Terakhir, Boyamin meminta KPK tidak menutup kasus tersebut dan terus mendalami kemungkinan kepuasannya. Menurut dia, potensi tersebut bisa diwujudkan oleh pengelola daerah lainnya.
“Saya tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menutup kasus ini, membuka kemungkinan adanya rasa berpuas diri. Saya minta mereka mendalami tidak hanya cara kerja Kaisang, tapi juga kemungkinan adanya pengurus daerah lainnya. ada penyelenggara lain yang melakukan perjalanan dengan pesawat ini, dan bisa dilacak di bandara,” tegasnya.
“Ada paket laporan mencurigakan terkait aduan masyarakat KPK. Kami yakin akan didalami KPK,” imbuhnya.
Baca lebih lanjut di sini. (rd/rd)