Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabo Subianto dilaksanakan sejalan dengan koridor hak asasi manusia. Hal itu disampaikannya pada rapat kerja pertama dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).
“Kita harus berpartisipasi agar kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak berjalan atau melewati koridor hak asasi manusia,” kata Pigai.
Pigai menegaskan, Kementerian HAM fokus pada implementasi pembangunan HAM di Indonesia.
Ia menjelaskan, hal tersebut berbeda dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM sebagai pengawas penegakan HAM di Indonesia.
“Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, kalau kami menerima aduan, tidak mungkin kementerian bisa melakukan prosesnya. Karena kami tidak bisa ke pengadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga eksekutif sehingga tidak bisa mempengaruhi proses peradilan.
Lalu kalau ditanya, apakah Komnas HAM bisa melakukan itu? Itu lembaga kuasi yudisial yang bisa memberikan pertimbangan di pengadilan, katanya.
Pigai juga menjelaskan, dirinya belum memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, namun ia sudah menyiapkan program untuk lima tahun ke depan.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini mengatakan, kepengurusan, revitalisasi organisasi, pengembangan organisasi, dan penempatan staf selesai dalam waktu singkat.
“Saya sudah selesai tujuh hari, kalau setelah itu ada 100 hari, 101 [hari] sepi, tidak ada yang bekerja. Oleh karena itu, saya punya waktu lima tahun dalam keadaan darurat dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan semua itu. . (MNF/TSA)
