Jakarta, CNN Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menitipkan pesan kepada kementeriannya agar tidak terburu-buru menentukan nasib sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Prabowo, kata Mu’ti, meminta evaluasi sistem zonasi di sekolah dilakukan secara maksimal. Untuk itu, menurutnya, pemerintah menggelar rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Kalau zonasi juga, nanti kita ambil keputusan juga, dan pesan Pak Presiden memang eye kesusu. Eye kesusu itu bahasa Indonesia, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, kata Mu’ti.
Mu’ti juga meyakinkan pemerintah akan mendengarkan segala kritik dan masukan dari para guru dan pimpinan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.
“Semuanya kita dengarkan, kita pelajari baik-baik. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil kebijakan yang terbaik,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekjen PP Muhammadiyah menilai semangat dan tujuan zonasi perlu diapresiasi karena pemerintah berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas melalui lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal siswa.
Meski demikian, Mu’ti juga tidak menampik sistem zonasi mendapat kritik dari banyak pihak, terutama terkait permasalahan teknis di lapangan. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah akan berupaya mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan dan pelajar Indonesia.
“Ini persoalan yang sangat menarik perhatian kita. Karena penerapannya menimbulkan kontroversi baik bagi yang setuju maupun yang tidak setuju,” kata Mu’ti.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia mengkaji ulang sistem zonasi. Gibran tak memungkiri, PPDB zonasi sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, ia juga menilai tidak semua daerah cocok dengan sistem tersebut.
Ia juga menegaskan, pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting, selain pemerataan fasilitas. Putra sulung presiden ketujuh, Joko Widodo, pun meminta persoalan zonasi segera dicarikan solusinya.
(khr/DAL)
