Jakarta, Indonesia —
Wakil Menteri Perumahan dan Cipta Karya Fahri Hamzah secara terbuka mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertindak sebagai kontraktor proyek tersebut.
Kritikan itu dilontarkan Fahri saat Presiden Prabowo Subianto sedang menyusun rencana program 3 juta rumah. Ia menegaskan, negara tidak boleh menjadi saingan pemilik.
“Pertama saya sampaikan rencananya (gambaran besar program 3 juta) agar teman-teman (pengembang properti) tidak salah sangka kalau pemerintah akan kontrak, itu tidak boleh!” tegas Fahri, Jumat (29/11) dalam dialog di BTN Turrim, Batavia tengah.
“Maaf, dia juga mengkritik PU. Dari waktu ke waktu saya melihat PU sebagai perusahaan kontraktor, itu tidak boleh!” dia menambahkan.
Ia menegaskan, negara saat ini harus membantu bidang-bidang yang tidak bisa dibangun oleh swasta. Sehingga pemerintah diminta berada di tengah ketidakberdayaan tersebut. Fahri juga mengatakan, kehadiran negara menjadi regulator yang mempermudah segalanya.
Mantan anggota DPR ini berjanji pemerintah tidak mau bersaing dengan swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah setahun. Merekalah yang akan memberikan rencana pembangunan danau senilai $3 juta itu, bukan pemerintah sendiri.
“Biarlah teman-teman bersikap lemah lembut dan pengertian, saya khawatir, jangan sampai ada tanda-tanda keberadaan Hermolaus, dan kemudian mereka menjadi gelisah dan kurang pengertian,” katanya.
“Kehadiran negara saya terus komunikasi dengan pejabat, jangan jadi kontraktor dan jangan jadi pengembang, pemilik properti.
Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan per tahunnya.
(skt/pta)
