Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota parlemen Korea Selatan telah mengambil langkah untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer pada Kamis (5/12) untuk menghentikan penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya.
Anggota parlemen oposisi bertemu Kamis pagi waktu Seoul untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Yun. Mosi tersebut mengatakan Yun “melanggar Konstitusi dan hukum secara besar-besaran” dengan secara sepihak mengumumkan darurat militer tanpa berkonsultasi dengan parlemen.
Rancangan pemakzulan tersebut menuduh presiden memberlakukan darurat militer “dengan tujuan yang inkonstitusional dan ilegal, yaitu mencegah penyelidikan segera terhadap dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.”
Rancangan pemakzulan kini telah diserahkan ke Majelis Nasional dan pemakzulan akan melalui proses pemungutan suara yang bisa dilakukan dalam 24 jam ke depan.
Menurut hukum Korea Selatan, keputusan harus diambil dalam waktu 24 jam dan maksimal 72 jam setelah usulan pemakzulan diajukan ke sidang parlemen, menurut kantor berita Yonhap.
“Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan – kejahatan yang tidak bisa, tidak boleh, dan tidak akan dimaafkan,” kata anggota parlemen Kim Seung Won seperti dikutip AFP.
Parlemen Korea Selatan yang beranggotakan 300 orang saat ini dikendalikan oleh mayoritas partai oposisi. Oleh karena itu, hanya segelintir anggota partai Yun yang bisa disalahkan karena berhasil mendapatkan dua pertiga mayoritas menyetujui pemakzulan Presiden.
Oposisi utama Partai Demokrat juga telah mengajukan tuduhan “pemberontakan” terhadap presiden, beberapa menteri dan perwira senior militer dan polisi. Dengan tuduhan ini, Presiden dan banyak menteri, militer dan polisi yang membantu menegakkan darurat militer dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Pemimpin partai Yoon sendiri menyebut pemberlakuan darurat militer sebagai tindakan yang “menyedihkan” dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat.
Namun, anggota parlemen dari partai Yun disebut kemudian menentang mosi pemakzulan presiden tersebut.
Sebagai bagian dari kemarahan publik terhadap Yoon, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di sekitar kantornya di pusat kota Seoul mulai Rabu malam, mendesak presiden untuk mundur. (rds)
