Jakarta, CNN Indonesia —
Ekonom senior Institute for the Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani meminta pemerintah serius memantau program pangan gratis bergizi agar tidak menjadi basis baru korupsi.
Menurutnya, salah satu tujuan program ini adalah untuk memperbaiki kelas menengah yang semakin menurun. Namun, melakukan kesalahan justru membuat orang semakin menderita.
“Satu hal yang ingin kita tingkatkan adalah melalui makanan bergizi gratis, didistribusikan ke seluruh daerah, tidak terpusat, itu juga yang peduli. Mungkin itu akan menjadi wadah korupsi yang baru dan tersebar luas,” ujarnya saat acara diskusi publik INDEF, Selasa ( 22/10).
Aviliani mengetahui bahwa diadakan kompetisi makan siang bergizi. Bahayanya, anggaran pemerintah pusat yang dicanangkan sebesar Rp 15 ribu, dimanipulasi setengahnya untuk mencari keuntungan.
“Kami awalnya menawar dengan harga 15.000 rupee, tapi mereka menyuruh kami membayar 7.500 rupee, itu berbahaya. Ujung-ujungnya banyak pemilik restoran yang gagal mendapatkan (yang seharusnya) 15.000 rupee hingga 7.500 rupee,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pemerintah pusat harus memantau anggaran program tersebut. Hal ini tercermin pada program-program lain yang kerap terhenti karena korupsi.
“Jadi pengawasannya bagaimana? Pengawasan itu tidak terefleksikan. Padahal pengawasan menjadi penting karena distribusinya semakin meningkat,” jelasnya.
MBG merupakan salah satu program Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak-anak usia sekolah dan ibu hamil yang menjadi prioritas daerah 3T pada tahun pertama pemerintahan.
Program ini dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima pada tahun 2029. Untuk tahun 2025, anggaran yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp71 triliun.
(ldy/pta)