Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menyerahkan urusan kenegaraan kepada partai tersebut sebagai hasil dari deklarasi keadaan darurat sepihak pada 3 Desember.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengatakan Yoon telah dibebastugaskan sampai presiden secara resmi mengundurkan diri.
Ketua PPP Han Dong Hoon meyakinkan bahwa Yoon akan mengundurkan diri secara sukarela, menurut pernyataan terbaru ketua pada Sabtu (7/12).
Dalam permintaan maaf publiknya, Yoon mengatakan dia telah menyerahkan semua urusan di negaranya, termasuk nasib pemerintahannya, kepada partai yang berkuasa.
“Ini (pernyataan Yoon) sama dengan janji pengunduran diri,” kata Han seperti dikutip Korea Times.
“Untuk mengurangi kebingungan, kami akan mendorong dia untuk mengundurkan diri. Pada saat dia mengundurkan diri, presiden akan dibebastugaskan dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk memastikan urusan negara tetap lancar,” tambah Han.
Han juga mengatakan dia akan mendiskusikan nasib pemerintah dengan blok oposisi di parlemen.
Keputusan itu diambil setelah Yoon meloloskan mosi pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu.
105 dari 108 anggota PPP di parlemen memboikot mosi pemakzulan dengan keluar dari ruang rapat saat pemungutan suara.
Namun, jaksa Korea Selatan segera menetapkan Yoon sebagai tersangka pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal ini membuat Yoon menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati jika terbukti bersalah.
Sementara itu, jaksa juga menahan mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun atas tuduhan makar pada Minggu pagi.
Dia ditangkap sekitar enam jam setelah dia secara sukarela muncul untuk diinterogasi di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada pukul 01:30 pagi. Usai penyelidikan, jaksa memerintahkan penahanannya, menyita ponselnya, dan menggeledah rumah dinas dan bekas kantornya.
Kim dituduh sebagai dalang di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden ini.
Kim, yang diyakini dekat dengan Yoon dan teman sekelasnya di SMA Chungam, dikatakan telah mengusulkan penerapan darurat militer dan memainkan peran kunci dalam menyusun rencana tersebut bersama presiden.
(rds)
