Jakarta, CNN Indonesia —
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait tudingan ‘Pesta Coklat’ di kalangan perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah.
Ia tak menanggapi keras tudingan yang disebut Polri sebagai Pesta Coklat. Dia hanya ingin hal itu diminta oleh pihak yang bersangkutan.
“Tanya saja ke partainya,” ujarnya sambil tersenyum usai jumpa pers di Gedung Rupattama Mabes Polri, Kamis (5/12).
Dugaan keterlibatan partai politik yang terkait dengan polisi setelah pemilu daerah tahun 2024 juga memperkuat kritik ini.
Bahkan, belakangan mereka mengaku membuka kemungkinan membawa Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri dan TNI. Ketua Umum PDIP Deddy Yevry Sitorus mengatakan usulan ini didasari permasalahan internal di lingkungan Polri, khususnya putrinya dalam pemilu.
Padahal, Deddy, Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai organisasi sipil bersenjata bisa mandiri dalam melayani masyarakat.
“Kami sedang menjajaki kemungkinan Polri dikembalikan ke Panglima TNI atau Polri dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya dalam jumpa pers. . Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).
Namun Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR sepakat menolak usulan tersebut. Dia bahkan menyebut masalah parkir itu scam.
Mayoritas fraksi di Komisi III menyatakan tujuh dari delapan fraksi menyatakan setuju dengan usulan tersebut, kata Habib yang merupakan anggota Gerindra di kompleks parlemen, Senin (2/12). (tfq/fra)