Jakarta, CNN Indonesia —
Korea Selatan pada Jumat (6/12) menskors tiga komandan senior yang terlibat dalam membantu Presiden Yoon Suk-yeol melakukan operasi darurat militer “ilegal”.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan ketiga komandan militer senior tersebut terlibat dalam pengerahan pasukan ke parlemen untuk mencegah anggota parlemen mencabut darurat militer sepihak yang diterapkan Yun.
“Kementerian Pertahanan telah mengambil langkah-langkah untuk memisahkan dan menangguhkan tugas tiga pejabat penting karena situasi yang terjadi pada 6 Desember,” bunyi pernyataan kementerian yang dikutip AFP.
Ketiga komandan tersebut adalah Letjen Lee Jin-woo, kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Seoul; Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Letjen Kwak Jong-kyun; dan komandan kontra intelijen Letjen Yo In-hyung.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan ketiga komandan tersebut telah dipindahkan ke unit lain, menurut Kantor Berita Yonhap.
Langkah ini dilakukan di tengah kritik terhadap peran militer dalam menegakkan darurat militer dan kekhawatiran yang sebagian besar diungkapkan oleh kelompok oposisi utama mengenai kemungkinan deklarasi darurat militer lagi.
Jaksa militer juga telah mengajukan permintaan larangan bepergian ke Kementerian Kehakiman bagi 10 prajurit yang menghadapi tuduhan makar dan tuntutan darurat militer lainnya, termasuk tiga panglima militer, kata kementerian itu dalam pernyataan terpisah.
Militer akan secara aktif bekerja sama dengan Markas Investigasi Khusus yang dibentuk oleh Kantor Kejaksaan Agung untuk menangani tuduhan terkait dengan penerapan darurat militer, termasuk penempatan personel, tambah pernyataan itu.
Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam keputusan darurat pada Selasa malam, namun mencabutnya beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk menolak deklarasi tersebut.
Dalam prosesnya, militer membentuk komando darurat militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Park An-su, yang mengeluarkan perintah yang melarang semua aktivitas politik sambil mengerahkan pasukan operasi khusus untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.
Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Sementara Kim Seon-ho meminta maaf karena telah menarik perhatian publik dan berjanji bekerja sama penuh dalam penyelidikan yang dipimpin oleh jaksa dan polisi. (rds)
