Jakarta, CNN Indonesia –
Skotlandia melarang aplikasi WhatsApp dan percakapan telepon pribadi oleh pejabat publik “dalam rangka menjalankan tugas resmi”.
Kebijakan tersebut diumumkan Wakil Menteri Pertama Skotlandia Kate Forbes pada Selasa (17/12).
Forbes mengatakan mulai musim semi 2025, semua layanan pesan WhatsApp akan dilarang digunakan oleh pejabat pemerintah di negaranya.
Kebijakan tersebut muncul setelah Pemerintah Skotlandia mengungkapkan banyak pejabat yang menghapus pesan WhatsApp selama wabah COVID-19.
Saat itu, layanan pesan WhatsApp sedang booming karena banyak pejabat yang berjauhan dari rumah.
“Penggunaan aplikasi seluler meningkat selama pandemi karena karyawan bekerja dari jarak jauh dalam situasi sulit dan belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Forbes di Sky News.
Forbes melanjutkan: “Setelah memikirkan pengalaman kerja kami, kini kami mengubah cara kami menggunakan aplikasi perpesanan seluler.
Namun, Skotlandia mengizinkan pejabat untuk menggunakan aplikasi perpesanan yang disetujui pemerintah seperti Tim dan Email.
Semua program informasi ini dapat digunakan oleh pejabat publik di Skotlandia.
Para pejabat Skotlandia didesak untuk menerapkan “standar keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas” dalam melaksanakan tugas mereka.
Oleh karena itu, menghapus pesan WhatsApp yang umum terjadi pada masa pandemi COVID-19 adalah tindakan ilegal karena dikhawatirkan pesan tersebut mengandung konten yang serius atau bahkan negatif.
Sebagai tanggapan, beberapa pejabat Skotlandia mengatakan bahwa semua pesan WhatsApp yang dihapus di ponsel sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. (gas/dna)
