Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Imigrasi (Kementan) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung tujuan kemandirian pangan nasional dengan menyediakan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian.
Menteri Imigrasi Mohd Fathah Sulaiman membenarkan hal tersebut pada Kamis (19/12) saat mengunjungi persawahan di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Imigrasi Dadahub. Ia juga menekankan komitmen kementeriannya dalam menyediakan tenaga yang diperlukan untuk mengelola lahan pertanian, terutama dalam rencana pembukaan lahan sawah baru.
“Kementerian Imigrasi merupakan mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap mendukung penyediaan tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dalam mengelola lahan sawah seluas 200.000 hektar. Selain itu, inovasi kepemilikan tanah dalam bentuk saham terus dijajaki untuk meningkatkan kesejahteraan para pendatang.
Model kepemilikan ini merupakan wujud kepemilikan bersama atas tanah migrasi. Saham ini diterbitkan oleh Badan Utilitas Umum (BLU) di setiap wilayah pengungsian.
Fatah menambahkan: “Jika sebelumnya kami memperoleh lahan dua hektar, ke depan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi lima hektar, tetapi dalam bentuk saham.”
Di sisi lain, Kementerian Pertanian menyatakan pihaknya membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Setiap brigade yang beranggotakan 15 petani akan bertugas mengelola lahan sawah seluas 200 hektare sehingga dibutuhkan sekitar 15.000 petani untuk mencapai target lahan tersebut.
Andy Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Usaha Pertanian, mengumumkan Kawasan Pemukiman Kembali Dadahope didorong menjadi center of excelent dalam penerapan pertanian modern yang terintegrasi dan holistik.
“Di Kabupaten Kapuas sendiri, progres pembukaan lahan gandum seluas 3.125,67 hektare,” ujarnya.
Selain fokus pada lahan pertanian, kunjungan pembukaan Menteri juga mencakup kunjungan ke kampung eks migran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram.
Sekadar informasi, prioritas akan diberikan pada kerja sama Kementerian Imigrasi dan Kementerian Pertanian di lima provinsi yang menjadi lokasi utama proyek swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. .
Kerja sama kedua kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas transgender (rir/rir).