Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah untuk sementara menghentikan siaran televisi Aljazeera di wilayah tersebut dengan tuduhan “materi provokatif”.
Mengutip kantor berita Palestina WAFA, komite kementerian terkait memutuskan membekukan siaran televisi Aljazeera karena materinya provokatif dan menimbulkan perselisihan. Pemerintahan Palestina di bawah faksi Fatah menguasai Tepi Barat, sedangkan Jalur Gaza dikuasai oleh faksi Hamas.
Dan berikut pernyataan lengkap pemerintah Palestina di bawah Fraksi Fatah terkait pembekuan siaran televisi Al Jazeera di negaranya:
Komisi kementerian yang kompeten yang terdiri dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menghentikan sementara siaran tersebut dan membekukan seluruh aktivitas jurnalis, karyawan, kru, dan saluran yang berafiliasi dengannya, hingga status hukumnya diperbaiki. . Sebab, Al Jazeera melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Palestina.
Keputusan ini diambil setelah Al Jazeera bersikeras menyiarkan materi dan laporan yang dianggap menyesatkan, menghasut, dan mencampuri urusan dalam negeri Palestina.
FYI, pekan lalu Otoritas Palestina di bawah Fatah mengkritik TV Al Jazeera karena liputannya tentang bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok milisi di kamp Jemin di Tepi Barat pada 24 Desember 2024.
Fatah, faksi yang mengendalikan Otoritas Palestina di Tepi Barat, mengatakan TV Al Jazeera telah menabur perpecahan di “tanah air Arab kita pada umumnya dan Palestina pada khususnya.”
Televisi Al Jazeera dikritik oleh Otoritas Palestina pekan lalu karena meliput pertempuran berminggu-minggu antara pasukan keamanan Palestina dan pejuang militan di kamp Jenin di Tepi Barat.
Pada bulan September, pasukan Israel mengeluarkan perintah militer kepada Al Jazeera untuk menghentikan operasinya setelah menggerebek kantor toko di kota Ramallah, Tepi Barat.
Menanggapi penangguhan tersebut, Aljazeera mengatakan dunia sudah terbiasa dengan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan militer Israel untuk menindak kelompok militan Palestina di Tepi Barat. Namun, dalam empat minggu terakhir, Otoritas Palestina telah melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan yang sama.
“Dan karena wartawan melaporkan hal ini, Otoritas Palestina memutuskan untuk (membekukan) hal ini,” kata Al Jazeera.
Brigade Jenin di Tepi Barat adalah sekelompok pejuang yang berafiliasi dengan berbagai faksi Palestina. Otoritas Palestina mulai “menyerbu” Jenin pada pertengahan Desember 2024, menargetkan pejuang yang beroperasi di kamp pengungsi.
Seorang juru bicara Otoritas Palestina mengatakan pada bulan Desember 2024 bahwa operasi Jenin diluncurkan untuk “memberantas hasutan dan kekacauan”. Namun, para analis yang dikutip Aljazeera mengatakan Otoritas Palestina membangun kembali pengaruhnya di Tepi Barat.
Pemerintah Palestina yang dipimpin Fatah juga berusaha menampilkan dirinya sebagai mitra keamanan bagi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (tim/putra)
