Jakarta, CNN Indonesia –
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menghadiri rapat organisasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (31/10).
Rapat gabungan yang juga dihadiri Menteri Sumber Daya Manusia Yassierli itu membahas maraknya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rencana penetapan upah minimum tahun 2025.
Di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Konferensi Organisasi bertujuan untuk mencapai kesatuan visi dalam mengantisipasi permasalahan sulit antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hubungan yang lebih erat dengan upah minimum di wilayah ini pada tahun 2025 dapat mempunyai implikasi politik dan keamanan di wilayah tersebut.
“Melalui pertemuan ini, kami merencanakan apa yang kami harapkan para pemimpin di kawasan memahami kebijakan pemerintah federal dan mampu membuat undang-undang sesuai dengan situasi di wilayahnya tanpa risiko,” kata Tito.
Tito juga meminta Pemerintah Daerah terus memastikan tidak ada permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan negara.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pertemuan bersama ini diperlukan untuk meningkatkan kerja sama agar kita dapat memberikan pelayanan terbaik di masa depan.
“Kami mengadakan pertemuan bersama ini untuk mengoordinasikan inisiatif regional kami untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik di Indonesia,” ujarnya.
Yassierli memaparkan beberapa tantangan terkait produktivitas dan efisiensi penggunaan pekerja.
“Kami memiliki banyak proyek perumahan yang dapat kami manfaatkan di masa depan, termasuk Jaminan Sosial, lapangan kerja, dan jaminan kerja yang dapat berubah,” ujarnya.
Selain itu, juga mencakup banyak masalah internasional yang mempengaruhi dunia dan negara. Dari data yang ada, mereka masih memperkirakan perekonomian Indonesia akan membaik.
Namun harapan kita harus dilihat secara hati-hati. Upaya pemerintah direncanakan dengan harapan situasi akan membaik, ujarnya.
Menteri Sumber Daya Manusia memiliki sejumlah undang-undang ketenagakerjaan penting terkait PHK dan masalah UMP serta telah mengusulkan berbagai langkah untuk mengurangi kecelakaan.
“Pemerintah harus memberikan solusi yang lebih baik kepada pengusaha dan pekerja dengan mengidentifikasi UMP. Kita punya harapan ke depan. Deteksi dini itu sangat penting, tentu perlu dukungan dan pekerja,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Elen Setiadi mengatakan usai mengikuti rapat perencanaan dan rapat perencanaan masih membicarakan pengelolaan sistem pengelolaannya. Ketenagakerjaan.
“Jadi kita harus melihat baik kepentingan pengusaha maupun kepentingan buruh harusnya seimbang,” kata Elen. (inci/inci)
