Jakarta, CNN Indonesia –
Menlu RI menepis rumor bahwa Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.
Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh pejabat AS yang tergabung dalam komite transisi Trump yang akan dibuka pada Senin (20/1) waktu Washington DC.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roliansya (Roy) Somirat mengatakan pemerintah belum mengetahui informasi tersebut.
Kata Roy dalam keterangan yang dirilis, Senin (20/1).
Menurut NBC News, tim transisi Trump sedang menjajaki proposal untuk merelokasi sementara lebih banyak warga Gaza seiring dimulainya rekonstruksi.
Usulan Trump telah memasukkan Indonesia sebagai negara yang akan menerima relokasi warga Gaza.
“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, dan ke mana 2 juta warga Palestina akan kembali saat ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu tempat yang telah dibahas oleh sebagian dari mereka,” lapor NBC, merujuk pada Transisi pemerintahan Trump.
Sejak Oktober 2023, Jalur Gaza dilanda agresi Israel selama 15 bulan terakhir. Selama penyerangan, Israel lebih fokus pada warga dan barang-barang publik seperti tempat penampungan, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah.
Strategi Trump untuk rekonstruksi Gaza menuai kritik. Negara-negara di kawasan ini sering menyerang pengungsi Palestina karena khawatir hal itu dapat menimbulkan krisis baru bagi para pengungsi.
Selain itu, banyak warga Palestina yang khawatir mereka akan dilarang kembali ke Gaza jika meninggalkan wilayah tersebut.
Terkait pembangunan Gaza, Perwakilan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Wittkoff, juga akan mengunjungi Gaza untuk memantau perjanjian tersebut.
“Ingat, ada banyak orang, orang-orang jahat dan orang-orang besar, tidak hanya dari Hamas, tetapi juga dari sayap kanan Israel, yang berusaha menghancurkan semua ini,” perubahan yang disebutkan dalam pemerintahan Trump.
Kunjungan ke Gaza akan memungkinkan Witkoff untuk belajar langsung tentang situasi di sana dan menerima laporan dari Israel.
“Anda harus melihatnya, Anda harus mendengarnya,” tambah pejabat itu. (satu/rds)