![](https://fun-eastern.com/wp-content/uploads/2025/02/marak-pungli-di-tempat-wisata-ri-pemerintah-siap-basmi-lewat-pokja_96837ac-1024x576.jpg)
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Pariwisata Indonesia, bersama dengan kementerian yang relevan, akan bekerja sama untuk menghilangkan pungutan ilegal (pemerasan), yang sering ditemukan di tujuan wisata dengan menciptakan kelompok pemerasan (Pokja).
“Kami juga berencana untuk menciptakan kelompok yang bekerja dengan Kementerian Dalam Negeri,” sebagai Wakil Handani, Perwakilan, untuk Kementerian Pariwisata Industri dan Investasi.
Rizki mengatakan dia telah menerima laporan pemerkosaan tentang berbagai tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, kementerian mengingat pemahaman tentang kerja sama polisi untuk menangani intervensi tujuan wisata.
Menurutnya, kesepakatan antara kantor pariwisata lokal dan polisi regional juga penting untuk mengidentifikasi penerapan kerja sama ini.
“Ini adalah bagian di mana kami benar -benar mencampur aktivitas Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, Razki,” ini adalah pekerjaan rumah kami.
Dia berkata, “Kami ingin menulis, jadi bagi kami untuk melayani kegiatan rumah tangga yang ingin kompatibel dengan kegiatan. Jadi pemerintah tidak mengatakannya.” “
Menurutnya, Asosiasi Aktor Bisnis Pariwisata seperti Indonesia Hotel and Restaurant Association (PHRI) dan industri Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang terlibat dalam tujuan wisata. MEMBUTUHKAN
Penting juga untuk menegakkan penegakan program penegakan hukum dan program pendidikan dan efek negatif dari upaya mereka untuk mengendalikan daerah wisata juga penting untuk mencegah uji coba wisatawan yang juga penting untuk mencegah pemahaman wisatawan yang juga penting untuk melakukannya Cegah uji coba wisatawan yang juga penting untuk mencegah pemahaman wisatawan yang juga penting untuk mencegah uji coba wisatawan.
King, perwakilan untuk pengembangan dan infrastruktur Kementerian Pariwisata, pernah mengatakan bahwa penyebab pemerkosaan adalah tingkat pemahaman tentang kekuatan bisnis pariwisata masyarakat.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya lembaga untuk berkonsultasi dengan agensi dan masyarakat dalam upaya untuk mengatasi perhatian wisatawan.
“Salah satu konkret adalah bahwa kami memastikan bahwa petugas penegak hukum, terutama oleh polisi, melalui kerja sama hari ini,” katanya. (Antara / Our / ISN)