
Jakarta, CNN Indonesia –
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan Palestina untuk mendirikan sebuah negara di Arab Saudi. Gagasan ini menginspirasi kemarahan negara -negara Arab.
Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu membuat pengumuman ini.
“Anda dapat mendirikan kerajaan Palestina di Arab Saudi Saudi, mereka memiliki banyak tanah,” kata Netanyahu, “Badan Anados pada hari Minggu (9/2) dikutip.
Pada saat yang sama, komentarnya mengabaikan kedaulatan Palestina dan hak -hak warga negara untuk memutuskan tugas mereka sendiri.
Pada kesempatan ini, Netanyahu juga membahas kemungkinan distandarisasi dengan Israel dengan Arab Saudi. Namun, Riyadh segera membantahnya.
Saudi menekankan bahwa Israel tidak normal untuk Palestina.
Deklarasi Netanyahu tentang penciptaan negara Palestina di Arab Saudi menyebabkan kritik terhadap negara -negara Arab.
Kementerian Luar Negeri Palestina menggambarkan proposal Netanyahu “rasis dan perdamaian”.
“Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” kata kementerian Palestina.
Kementerian Luar Negeri juga menyatakan kritiknya. Negara itu percaya bahwa komentar Netanyahu tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima.
“Mesir telah sepenuhnya menolak pengumuman keamanan dan kedaulatan negara,” kata Kementerian Urusan Luar Negeri Mesir.
“Stabilitas nasional dan keamanan Arab Saudi adalah bagian penting dari keamanan dan stabilitas Mesir dan bagian penting dari negara -negara Arab,” lanjutnya.
Uni Emirat Arab dan Sudan juga memeriksa deklarasi Israel untuk melanggar hukum internasional dan Piagam PBB (PBB).
Khalifa bin Shaheen Air al-Marar melanggar hak-hak rakyat Palestina dan telah menekankan semua upaya untuk memindahkan mereka.
Al Marar mengatakan: “Kebutuhan untuk menemukan batasan politik serius yang mengarah pada solusi dan konflik air historis dan organisasi dalam kaitannya dengan perlindungan hak -hak Palestina dan untuk membentuk negara Palestina yang independen dan berdaulat.”
Sementara itu, Deklarasi Israel melanggar hak -hak rakyat Palestina, kata Kementerian Luar Negeri Sudan.
Deklarasi “Rasis” Israel juga mengindikasikan Deklarasi Israel.
“Israel adalah bagian dari untuk menolak profesi mereka dengan hak -hak historis, politik dan hukum Palestina di negara asal mereka,” kata Oki. (Jesus / Bock)