
Jakarta, CNN Indonesia –
Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Sofami Dasko Ahmed menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (TATIB), yang menambahkan kekuatan baru untuk menilai pejabat di beberapa lembaga yang ditetapkan oleh PLPR Planters. –
Dasco mengakui bahwa dia bingung dengan masalah yang timbul di masyarakat, sekarang DPR dapat membebaskan petugas. Dasco menekankan bahwa tubuh baru mengakhiri pekerjaan pertama pengawasan DPR.
Dia mengatakan Kamis (7/2) di Kompleks Parlemen (7/2), “hanya audit yang diinternalisasi yang diterapkan untuk mendorong kinerja pemantauan DPR.
Dasco sejauh ini menggambarkan hasil kesesuaian dan tes reguler oleh DPR dalam merekomendasikan penunjukan beberapa posisi, tidak ada pengawasan. Faktanya, DPR memiliki fungsi pengawasan tidak hanya sebelumnya tetapi juga dalam implementasi.
Oleh karena itu, katanya, dalam audit peraturan, pejabat biasa didiagnosis hanya untuk memenuhi upacara penjaga.
Dengan demikian, kata Dasco, Parlemen juga memperkirakan para pejabat yang terbatas untuk melakukan tugas mereka untuk penyakit tersebut. Karena, hasil dari fit dan tes reguler karena dinamika permanen tidak bisa permanen.
“Karena kami didiagnosis saat ini, misalnya, kami memberikan nasihat, karena ini adalah hasil dari kecocokan dan apa yang kami lakukan saat ini,” katanya.
Pada hari Selasa (4/2), pertemuan DPR Planna, DPR, menetapkan audit dari House of Representatives No.1 2020 sehubungan dengan aturan. Disetujui bahwa ada artikel tambahan dalam audit Tatib, yaitu Pasal 228A.
Artikel tersebut menyatakan: “Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan mempertahankan penghargaan DPR tentang hasil debat Komisi, DPRDPR dapat diperkirakan dari waktu ke waktu. Aplikasi tersebut sesuai dengan mekanisme tersebut.
Rekomendasi untuk penunjukan pejabat masih teratur dalam Pasal 226 (2) dari pesanan permanen DPR. Beberapa lembaga atau lembaga yang menunjuk pejabat mereka melalui mekanisme di DPR, seperti hakim pengadilan konstitusional, Mahkamah Agung, Komisaris KPK, Kepala Kepolisian Nasional, Komandan TNI.
(Thr/dal)