
Jakarta, CNN Indonesia –
STI Nurdjanah, Wakil Presiden Komisi Hukum (KY), berbicara tentang layanan publik dan upaya untuk mengikuti aturan dan pedoman etika untuk hakim KY, yang mempengaruhi kebijakan efisiensi anggaran.
“Keberadaan efisiensi anggaran tentu akan berdampak pada rencana dan tujuan melakukan tugas pada tahun 2025, termasuk aspek -aspek layanan publik dan politik berbasis Kepph,” kata Sitti pada pertemuan Komisi III di Parlemen, Jakarta, Rabu (12 /2).
Siti mengatakan KY terus mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan memenuhi kebutuhan kantor dan mengimplementasikan tugas -tugas lembaga.
Namun, Siti meminta pemerintah untuk mempertimbangkan efektivitas pemerintah terhadap KY.
Di sisi lain, Siti mengatakan anggaran KY dipengaruhi oleh efektivitas efisiensi anggaran 74 miliar RP, yang awalnya disalibkan dengan 100 miliar rubel.
Dia menjelaskan bahwa pengurangan pemotongan anggaran didasarkan pada pembangunan anggaran Kementerian Institut Institut kemarin per tahun. 11 Februari.
Oleh karena itu, ia mengatakan langit -langit KY yang efektif pada tahun 2025 akan dikurangi menjadi 109 miliar rps dari 184 miliar rps.
Presiden Prabowo berusaha melakukan potongan besar pada tahun 2025 APBN. Prabowo ingin APBN tahun ini menghemat RP306,69 triliun.
Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan surat S-37/MK.2/2025. Kabel kabinet merah dan putih harus dirinci dari 16 bar belanja dengan RP256.1 triliun rp.
Prabowo di Surabaya sekarang menuduh Muslimat di Surabaya, seorang “raja kecil” yang tidak ingin terjadi atau keefektifan anggaran.
Faktanya, Prabowo mengatakan keputusan untuk menghemat anggaran adalah komunitas yang lebih luas di mana satu anak yang diberi makan. Pemerintah Prabowo-Gibran sebenarnya lebih bebas dari program makan nutrisi gratis (MBG) sebagai janji kampanye selama pemilihan presiden 2024.
“Ada orang yang bertarung melawan saya, birokrasi adalah birokrasi.”
CEO Partai Gernra juga menyarankan kepada para pihak, yang sering menggunakan anggaran untuk bepergian ke luar negeri dengan kedok pejabat.
(Kid/mab)