
Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkadigi) Meutia Hafid mengharuskan semua pemimpin regional untuk menjadi pelopor transformasi digital di daerah mereka, tidak hanya memproses pengikut.
Pertemuan Laporan Magelang, Akademi Militer di Centre Meutia (Akmil) menekankan bahwa digitalisasi bukanlah tren, tetapi kebutuhan untuk mempercepat layanan publik yang lebih efisien dan lebih transparan.
“Transformasi digital bukan masalah pilihan, itu adalah kebutuhan. Pentingnya layanan publik elektronik ditekankan. Adalah pemimpin regional untuk mengubah perubahan, tidak hanya untuk menunggu instruksi pada hari Selasa,” kata Meutia pada hari Selasa (25/2).
Meutia digital saat ini membutuhkan koordinasi yang erat antara pusat dan wilayah, terutama di wilayah 3T (terbelakang, yang paling penting, yang paling luar biasa). Oleh karena itu, para pemimpin regional didorong untuk tidak ragu -ragu untuk mengirimkan tantangan dan pendapat bahwa kebijakan dirumuskan lebih relevan.
Menurutnya, kritik, pendapat, dan diskusi harus ada sehingga transformasi digital berdampak, dalam hal ini transformasi digital adalah cara menuju kedaulatan nasional. Selain itu, tujuan tahunan pertumbuhan ekonomi pemerintah rata -rata 8%.
Meatska mengatakan bahwa ini akan terjadi hanya jika para pemimpin regional berani menerapkan kebijakan yang mendukung digitalisasi dan inovasi. Dia mengatakan prinsip -prinsip yang harus menjadi keterlibatan prioritas, pemberdayaan, kepercayaan dan kedaulatan digital.
Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya slogan, Mauttia mengingatkan para pemimpin regional yang harus menyadari berbagai peraturan yang merupakan dasar untuk digitalisasi nasional, seperti hal no. 46/2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran, no. 27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Keputusan Presiden. 21/2024 Termasuk kontrol jaringan judi dan nomor hukum 1/2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
“Hampir tidak ada wilayah untuk menyiapkan kebijakan digital nyata tanpa memahami peraturan. Jangan biarkan guncangan teknis distribusi atau lag dalam peraturan digital.” Akmil Magelang Regional di sebelah kepala diadakan dari 21 hingga 28 Februari 2025. Menggunakan berbagai bahan strategis. Pada sesi kedua (25/2), di sesi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi Hafid, Menteri Komunitas Muhaimin Iskandar, Menteri Pertanian Andy Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’i hadir pada ujian. (Rir / re)