
Jakarta, CNN Indonesia –
Presiden Corean Selatan yang dituduh, Yoon Suk Yeol diam seribu bahasa ketika dia hadir pada pertemuan pendahuluan pertama tentang tuduhan itu memimpin pemberontakan ketika penampilan bela diri pada 3 Desember.
Yoon tidak berbicara saat dia berada di ruang sidang. Proses ini berlangsung hari ini di Pengadilan Pusat Distrik Seoul Soul (2/20) pukul 10 pagi.
Sesi pendahuluan bertujuan untuk mengklarifikasi kasus ini dan meninjau apakah kasus ini harus dilanjutkan atau tidak untuk sesi utama. Pada dasarnya, seorang terdakwa tidak boleh berpartisipasi dalam sidang pendahuluan.
Namun, Yoon memilih untuk berpartisipasi, mengenakan gaun hitam dan dasi merah, seperti yang dikutip oleh Yonhap.
Dalam proses ini, pengacara Yoon meminta presiden 64 tahun untuk dibebaskan dari penjara.
Jaksa penuntut menolak bahwa pembebasan Yoon atas penilaian Yoon dapat mencoba untuk “mempengaruhi atau meyakinkan mereka yang terlibat dalam kasus ini.”
Pada kesempatan itu, pengacara Yoon juga menyatakan bahwa penyelidikan Yoon adalah “ilegal”, karena “badan investigasi tidak memiliki kompetensi.”
“Deklarasi darurat bela diri tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan negara itu. Tetapi untuk memperingatkan publik tentang krisis nasional yang disebabkan oleh kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang melumpuhkan pemerintah,” kata Kim Hong ILG, yang dikutip oleh AFP.
Setelah proses selesai, pengadilan mulai memeriksa permintaan Yoon untuk membatalkan penangkapannya dan melepaskannya.
Salah satu hakim mengatakan pengadilan akan menyelenggarakan sidang berikutnya pada 24 Maret.
Yoon berlangsung di pusat penahanan di Seoul, karena ditangkap pada Januari tahun lalu dampak deklarasi darurat bela diri pada 3 Desember.
Selain berpartisipasi dalam persidangan pidana ini, Yoon juga menderita eksekusi di Pengadilan Konstitusi, yang sekarang telah memasuki tahap akhir.
Jika Mahkamah Konstitusi telah sepakat untuk meniru Yoon, maka Korea Selatan ingin mengatur pemilihan presiden dalam waktu 60 hari. (BAC / BLQ)