
Jakarta, CNN Indonesia –
Kanselir Udayana, Bali, menerima proposal untuk Dewan Eksekutif untuk mahasiswa Universitas Udaya (BEM) untuk membatalkan perjanjian kerja sama dengan Komando Militer Regional IX/Udayana.
Ini dikomunikasikan oleh kepala sekolah di University of Udayana Prof. Ir. Di Ketut Sudarsana setelah dialog terbuka dengan Dewan Eksekutif untuk mahasiswa Universitas Universitas Universitas Widya Sabha Udayan, Kampus Jimbaran, Badung Regency, Selasa.
“Seperti yang telah kami lakukan dengan siswa yang lebih muda dari siswa, kami mendengarkan para pemimpin di Universitas Udayan dengan ambisi dan masukan untuk setuju merancang mitra kami Kodam Udaya untuk membatalkan kolaborasi ini,” kata rektor Uud Ket Ket Ket Sudarsana.
Proposal tersebut diuraikan dalam bentuk perjanjian bersama antara Kanselir di Universitas Udayan dan Bem Udayan dan Ketua Dewan Dewan Tempat Mahasiswa (DPM).
Dia menyatakan bahwa proposal untuk pembatalan kerja sama akan dikirim ke Udayany Kodam, yang akan mengikuti.
Sudarsana berjanji untuk memberikan jawaban kepada siswa untuk jangka waktu maksimum tujuh hari setelah menandatangani keputusan bersama.
Menurut Prof. Sudarsany, sebuah memorandum tentang pemahaman antara Kodam Udayan dan Universitas Udayan tidak dapat segera dibatalkan. Namun, partainya akan mengumumkan ambisi siswa dengan Udayana Kodam.
“Ambisi teknis yang kami dengarkan sebagai pemimpin untuk anak -anak kami adalah proses informasi lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, ketua Universitas Udayan I. Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan dia akan mengawasi kewajiban kepala sekolah untuk membatalkan kerja sama.
Setidaknya, ada dua poin utama yang mereka tuntut pada pertemuan dengan Kantor Universitas Udayana, pertama, berdoa kepala sekolah di Universitas Udayan untuk membatalkan atau membatalkan perjanjian tentang kerja sama di daerah tersebut dengan Kodam IX/Udayana dan mendesak Universitas Udayan untuk mengekspresikan memorandum pemahaman antara pendidikan tinggi dan TNI di pusat 2023.
“Dari semua klausa, kami percaya bahwa Universitas Udayan digunakan sebagai juru sita, bukan sebagai penerima. Oleh karena itu, ada selimut merah untuk Kodam dan hal -hal lain yang benar -benar berbahaya bagi Universitas Udaya,” katanya.
Ketua BEM menyatakan bahwa perjanjian ini akan dibatalkan oleh usulan penghapusan sisi pertama Universitas Udayana dengan batas waktu sekali dalam tujuh hari ke depan.
“Jika surat itu tidak dibatalkan oleh Udayana Kodam dalam waktu tujuh hari, BEM akan melakukan tuntutan hukum atau tidak -minggu,” katanya.
[Gambas: Instagram]
Sebelumnya, Udayana dan Kodam IX/Udayana menandatangani kolaborasi yang mencakup pemberian kuliah publik tentang kepribadian kebangsaan, pelatihan pertahanan nasional adalah Nelaritar. Selanjutnya, program bersama untuk keamanan pangan dan teknologi yang tepat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aktif melalui akses ke program sarjana (S1), dua tim atau master (S2) dan program doktor atau S3 di UND.
Sementara itu, Kepala Informasi IX/Udayana (Kapendam) Infanteri Agung Udayana menekankan bahwa kolaborasi dari lembaganya dengan pengeboran bukanlah bentuk militerisme atau gangguan dalam kegiatan kampanye, tetapi kolaborasi dalam survei nasional.
Dia menyatakan bahwa PKS adalah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Budaya dengan TNI pada tahun 2023, yang disampaikan oleh kantor ke kantor dengan fokus pada penguatan karakter, wawasan nasional dan program pendidikan yang berpartisipasi (Antara)