
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Keuangan Sri Moliani mengkonfirmasi bahwa 80 ribu koperasi adalah desa merah dan putih (Kopdes) akan dibangun dengan dana desa.
Sri Moliani said in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop in a workshop, in a workshop in a workshop in a workshop, in a workshop in a workshop, in a workshop in Manara Mandiri Soderman, on Tuesday (8/4).
Dia berkata, “Pemerintah bahwa kita berlatih sekarang, tetapi tidak menambahkan amplop, sampai orang menerima, kemudian:” Oh, akan ada biaya yang tidak akan membuat anggaran negara kita berkelanjutan. “
Namun, bendahara negara di negara itu tidak berbicara secara khusus tentang jumlah uang yang telah ditetapkan untuk membangun kolaborasi anggaran Desa Merah dan Putih.
Ketika Menteri Keuangan diperangi oleh Sri Moliani, hanya distribusi dana desa yang didistribusikan pada 31 Maret 2025.
Faktanya, Presiden (Prabu Sobinto) mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa setiap rupee harus benar -benar menjadi keuntungan bagi masyarakat jika kita sekarang mengeluarkan hampir sepertiga dari pembelian kita kepada pemerintah daerah. Mulai dari Dorfonds, Berbagi Profit (DBH), DBH (DBH), Pengadaan Umum (DAU), dan DAK (DAK)
“Semua angka dalam anggaran negara dapat dilihat secara lebih komprehensif. Mungkin inilah yang tidak dirasa nyaman oleh banyak orang, tetapi ini adalah tujuan untuk memastikan bahwa setiap rupee bekerja untuk menikmati komunitas secara langsung,” tambah Sri Moliani.
Pada bulan Maret 2025, Menteri Kerjasama Podwi Ary Citidi mengatakan bahwa setiap desa untuk membangun koperasi akan menerima modal awal 3 miliar rupee senilai 5 miliar rupee. Ini berarti bahwa total kebutuhan 80.000 koperasi dapat mencapai 400 triliun rupee.
Anggaran awal, yang diberikan sebagai pinjaman, didorong lagi oleh semua penyakit paru paru kronis berwarna merah saat berlari.
Desa Koperasi Merah dan Putih akan dikembangkan dalam tiga gaya. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, koperasi saat ini dipulihkan. Ketiga, membangun dan mengembangkan kelompok petani di desa.
(SKT/RDS)