
Jakarta, CNN Indonesia –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Muleaada bertujuan agar provinsi tersebut dipimpin pada tahun 2025 tanpa pembusukan. Kakek juga akan membentuk Kelompok Kerja Anti -Premium (Kelompok Kerja).
Pernyataan Demul tentang Thugery tanpa masalah dengan tindakan bermasalah disertai dengan unsur intimidasi yang dilakukan oleh anggota CSO (organisasi sosial) dan organisasi sukarela tertentu di Bekasi, Jawa Barat.
“Tujuannya adalah tahun ini (2025), Jawa Barat tanpa pembusukan,” kata Dedi Muleadi alias Demul di Bandung, seperti yang dilaporkan Antara pada hari Jumat (3/21).
Kakek siap mencapai tujuan dengan membentuk kelompok kerja untuk anti-direksi (kelompok kerja). Dia juga mengklaim bahwa dia telah berkomunikasi dengan berbagai lembaga terkait di Jawa Barat, termasuk elemen -elemen di TNA dan Polri untuk membentuk kelompok kerja.
Dia percaya bahwa tindakan abstrak yang ditunjukkan oleh anggota tertentu dari organisasi non -pemerintah dan organisasi massa mengganggu, dengan kekecewaan manajer keamanan di salah satu perusahaan, dan kemudian dengan menghancurkan fasilitas kantor dengan lumpur dan limbah.
“Itu adalah acara di Bekasi, yang menakuti keamanan seperti di Bekasa Regency, yang mengamuk di kantor resmi. Jadi kami ingin membentuk kelompok kerja untuk perang melawan sulit,” katanya.
Dia menekankan tindakan para perampok dengan intimidasi dan kehancuran yang terjadi di kantor resmi Kabupaten Bekasi tidak akan dibiarkan dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
“Pengucapannya tidak cukup. Ini harus menjadi langkah hukum,” kata Demul.
Selain keberadaan kelompok anti -tekanan di Jawa Barat, katanya, diharapkan akan menjadi salah satu solusi ketika peristiwa serupa tidak diulang. Kelompok kerja akan diisi dari berbagai elemen, mulai dari TNI, polisi nasional, termasuk POM atau Perdana Menteri.
Demul mengatakan bahwa pembentukan kelompok kerja antiprimanisme dimaksudkan untuk kepentingan jangka panjang, tidak hanya pada saat -saat tertentu yang dimiliki, tetapi juga untuk mempertahankan iklim investasi yang aman dan menguntungkan di Jawa Barat.
“Kelompok kerja ini dapat dengan cepat pergi ke pemberantasan para perampok, jadi nanti itu akan menjadi lembaga khusus ke tingkat regional. Termasuk nomor telepon itu,” kata partai partai Gindradra. (WIW)