
Jakarta, CNN Indonesia –
Konser Day6 dikritik di Stadion Mado (GBK) Jakarta Carney pada 3 Mei 2025 di banyak bisul di industri kinerja Indonesia yang tidak berakhir.
Manajemen Manajemen Akademik Manajemen UPH Yosia Revie oleh Revie Pongoh Music Penilaian bahwa akar dari masalah Sengkarut adalah sistem regulasi dan akuntabilitas nol.
Red mengatakan fun-eastern.com, Senin (5/5), sejarah mulai bekerja dengan standar yang relevan, karena tidak ada standar kualitas untuk promotor.
“Akar masalah tentu saja terkait dengan plot yang tidak lengkap atau tidak kompeten. Tetapi jika kita melihat lebih jauh, peraturan di sini tampaknya menjadi lowongan dan bahwa sistem kinerja yang lemah di Indonesia masih ada,” kata Red.
“Tidak ada standar ketat yang mengelola dan mengelola pengelolaan pusat, risiko, manajemen tiket, atau masalah lumut -macet, seperti kemarin di konser Day6,” lanjutnya.
Masalahnya pada akhirnya menyakiti pemirsa sebagai konsumen. Tetapi, menurut Red, bisnis promotor musik menyediakan produk dalam bentuk pengalaman dan kenyamanan penonton selama pertunjukan.
Dua hal ini, seperti yang terjadi di konser Day6 di Jakarta pada 3 Mei 2025, tidak bertemu. Konser ini menarik protes dari para penggemar dari berbagai kekalahan yang telah dialami sampai pertunjukan terjadi.
Revie juga menganggap bahwa petualangan di lapangan bukanlah masalah baru. Bahkan dianggap bahwa industri itu tidak mencukupi karena itu bukan akreditasi dan pengawasan yang terintegrasi.
Masalah sistem regulasi tetap minim, terutama dibandingkan dengan sektor layanan lainnya yang lebih mapan daripada aliran ke aliran.
“Sekarang semua orang bisa menjadi promotor, membuat acara, menjual tiket, mengundang seniman untuk tidak menguji teknik -pembenaran ekonomi sebagai promotor,” katanya.
“Dengan demikian, promotor tidak memiliki dampak hukum, tidak ada dampak hukum. Ini adalah bukti bahwa industri kami masih minimal dalam hal pengawasan dan tidak dikendalikan oleh poin lain, seperti di sektor layanan lain,” lanjut merah.
Pemerintah kemudian mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata di Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan aturan matang untuk implementasi Indonesia.
Dia percaya bahwa aturan, termasuk kerangka hukum dan teknis, akan disiapkan dalam industri kinerja Indonesia setara dengan sektor lain. Aturannya penting untuk menjamin hak -hak konsumen yang diabaikan.
Lanjutkan sampai …