
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menerbitkan pernyataan yang meragukan korupsi yang mengembalikan uang yang dicuri dari orang -orang di mata Sherija.
Dia menyebutkannya dalam agenda “membangun integritas bangsa dengan menggabungkan komunitas agama” dalam pembangunan pusat Pusat Korupsi PKC, Jakarta Selatan, Rabu (12/3).
Dalam agenda, Nasaruddin juga menyebutkan kesalahan korupsi atau korupsi sebagai pencurian yang bersalah.
“Adalah benar untuk bertobat seseorang jika kata yang dimiliki Gazali, salah satu tuntutan untuk mengembalikan Barang yang diperlukan. Jika 280 juta orang Indonesia adalah pembayar pajak, dapatkah kita mengembalikannya untuk mendapatkan uang?
“Jadi apa konsekuensinya? Kejutan itu lebih menembak daripada pencurian biasa,” lanjutnya.
Awalnya, Nasaruddin menemukan bahwa pentingnya mempromosikan “korupsi adalah kejahatan kemanusiaan” dalam ibadah.
“Mungkin sekali lagi, akan perlu untuk menyelaraskan dengan bahasa agama, agama apa pun, rumah apa pun yang disembah, ibadah, yang sering kita kunjungi, di mana kita menempatkan transparan di sana, cara mendramatisasi, bahwa orang -orang yang korup berkomitmen pada kemanusiaan.
Beberapa waktu yang lalu, Indonesia Prabowo Subianta menyatakan bahwa itu memungkinkan pejabat yang korup untuk retak sampai dapat mengembalikan produk curian ke negara itu.
Salah satunya, pernyataan pada hari Rabu (12/18), berpidato dalam pidatonya di hadapan para siswa Indonesia di Kairo, Mesir.
“Aku bisa retak. Hei, pejabat yang korup atau mereka yang merasakan pencurian orang jika kamu mengembalikan apa yang kamu curi, ya, mungkin kita akan memaafkanku. Tapi kita akan mengembalikannya. Kami akan memberinya kesempatan untuk mengembalikannya nanti,” kata Prabovo, mengutip Antar.
Prabowa tidak memberi tahu secara rinci bagaimana mengembalikan hasil korupsi, tetapi, itu berarti, korupsi dapat dengan aman mengembalikan produk yang dicuri sehingga mereka tidak menangkap diri mereka sendiri. Menurutnya, metode ini dapat digunakan sampai korupsi diulang dan dikembalikan ke negara bagian. Dalam hal ini, Presiden Jenderal Gerindre juga mengingat semua peralatan negara bagian untuk mematuhi hukum dan menerima kewajiban kepada bangsa dan negara. Semua pejabat juga mengingatkan mereka bahwa mereka setia kepada negara dan rakyat. Dia juga percaya bahwa langkah -langkah itu didukung oleh orang Indonesia. “Hai, mereka yang menerima lembaga dari negara itu.
“Tetapi jika Anda terus melestarikan apa yang bisa saya lakukan, kami akan mendukung hukum,” katanya.
(Ryn/Kid)