
Jakarta, CNN Indonesia –
Dia mencatat bahwa gubernur I Gubernur I Veran Cousther, organisasi publik yang berbasis di Bali (organisasi publik). Awalnya, keselamatan dan ketertiban di Cairc diperintah oleh polisi dan TNI.
Bali juga memiliki sistem lingkungan yang tidak terpisahkan berdasarkan desa -desa AS atau Sippane dan Sippane dan Sippane Security (Bakama), Camisting of Twist, Linals, Bhabinamasiz dan Babins.
Menurut Koser, pejabat dan lembaga pemerintah mengatakan bahwa keselamatan dan perintah desa tradisional di wilayah tersebut, memastikan keselamatan desa -desa internasional dan bahkan meningkatkan keamanan langkah -langkah ekonomi internasional dan bahkan sesuai.
“Dengan demikian, Bali berada pada konferensi pers pada hari Senin dalam keamanan, ketertiban dan promosi sosial, kekerasan dan intimidasi masyarakat, pada hari Senin.
“Ini mempengaruhi pariwisata Bali yang disebut tujuan wisata yang paling aman dan teraman,” tambahnya.
Dia menambahkan bahwa partainya sepakat untuk secara ketat menghentikan organisasi massa dan melakukan gerakan kriminal dan melanggar masyarakat.
“Langkah yang menentukan ini sangat penting untuk memahami kehidupan orang -orang skor yang terorganisir, terorganisir, aman, makmur, makmur, makmur, makmur, bahagia, dan bahagia, dan bahagia dan bahagia,” katanya.
Menurut Koser, ada 298 organisasi publik di Sertifikat Terdaftar Balik (STT). Dia mencatat bahwa mengingat kondisi di provinsi Balali, dia mencatat bahwa UGS memiliki wewenang untuk diatur ulang.
“Tidak bisa bekerja di wilayah media yang tidak sadar,” katanya.
Dia juga mencatat bahwa sampai sekarang, sejauh yang dia tunjukkan, orang -orang dari populasi migran, seperti Sunshies, Banwuvuvuvu, Asosiasi, Asosiasi Balaca, Asosiasi Balaka dan lingkungan keintiman.
“Saya menolak untuk tampil, menyambut, menyambut dan membawa kecemasan,” katanya.
Sebelumnya, Yunani di Yunani di Yunani di Cairc ditolak gerakan rakyat di Yunani di Yunani. Cooner, al-Bali, mengklaim bahwa itu adalah hak untuk menolak untuk mengatur kuman.
“Itu tidak akan diterima, pemerintah daerah memiliki hak untuk menolak. Pada kebutuhan dan umpan balik di daerah,” jelasnya.
(KDF / DAL)