
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Kesehatan menekankan komitmen untuk memprioritaskan bahan -bahan alami sebagai bagian integral dari Program Transformasi Kesehatan Nasional.
Kementerian Kesehatan juga memiliki proyek percontohan yang menggunakan obat -obatan alami atau pengobatan tradisional, yang disebut obat herbal di fasilitas layanan kesehatan formal.
Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan, Walikota Nodiandi Sungndi, mengatakan partainya telah dimulai dengan layanan klinis dengan bahan -bahan alami dan mendorong pengembangan produk kebugaran dan produk alami berdasarkan produk alami di Dr. Sardjito Tawangmannu, Karanganyar, Jawa Tengah.
Dalam kerangka hari herbal nasional yang diperingati setiap 27 Mei, jari -jari menekankan bahwa obat tradisional dapat digunakan secara independen dari publik dan juga digunakan dalam fasilitas layanan kesehatan formal.
Untuk mendukung keberlanjutan upaya ini, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi staf medis dan petugas kesehatan.
“Kami berharap obat tradisional Indonesia dan herbal untuk mengembangkan obat (pdpotji) mungkin menjadi baris pertama yang meniru inovasi ini di rumah sakit lain,” katanya pada Hari Herbal Nasional, Minggu (5/25).
Selain itu, jari -jari mengungkapkan bahwa gerakan tersebut berbentuk bugar dengan obat herbal (herbal herbal Masonry) selalu diluncurkan dari 2015.
Dia juga mengatakan, nilai budaya kedokteran herbal lebih diakui oleh dunia setelah Organisasi Pendidikan dan Budaya PBB (UNESCO) membangun budaya kedokteran herbal yang sehat sebagai warisan budaya Indonesia pada Desember 2023.
“Kami bertanggung jawab untuk mempertahankan warisan ini. Kami terus mendorong inovasi dan pendidikan sehingga bahan -bahan alami adalah solusi nyata untuk meningkatkan jumlah kesehatan masyarakat,” katanya.
Kesejahteraan tentang Pengawasan Kedokteran Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Wakil II) Badan Pengawas Obat -obatan dan Makanan (POM), Mohamad Kashuri
Menekankan pentingnya kerja sama silang -mind, termasuk kombinasi kedokteran Indonesia dan Pengembangan Medis (PDPOTJI) dengan dokter, akademisi dan sektor industri.
Menurutnya, kerja sama ini dianggap penting untuk mengisi ilmu kedokteran baru dengan kekayaan alam Indonesia.
Di sisi lain, POM sebagai otoritas pengawas berkomitmen untuk mempercepat proses pengujian klinis melalui inovasi peraturan.
“Kami tidak hanya melakukannya, tetapi juga membantu melakukan pekerjaan tes klinis sesuai dengan standar. Banyak produk tidak dapat dipasarkan karena tes klinis tidak memenuhi prosedur,” jelasnya pada acara yang sama.
Kashuri mengatakan bahwa undang -undang 17/2023 dan pp 28/2024 membuka jalan untuk mengintegrasikan obat herbal ke dalam sistem kesehatan nasional.
Selain itu, mitranya sedang mencari peninjauan PMK Nasional Formularium (Bench) dalam program asuransi kesehatan sehingga Badan Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) dapat membayar herbal di masa depan.
(Antara/Kid)