
Jakarta, CNN Indonesia –
Der Sufmi Dasco Ahmad, wakil presiden DPRD, mengatakan bahwa DPRD (Jawa Barat) harus menanggapi proposal gubernur Jawa Barat, mengurangi Mulladi, yang ingin mengirim siswa “menjijikkan” ke barak TNI-Polri.
WHO, yang juga presiden harian partai Gerindra, memperkirakan bahwa proposal Dedi harus ditinjau sebelum implementasi.
“Saya bahkan tidak tahu apa jawaban DPRD Barat -java, tetapi jika pendapat saya harus diperiksa terlebih dahulu sebelum diterapkan.
Kali ini, Dasco mengklaim bahwa dia tidak menerima informasi lengkap dari rencana Dedi untuk Mulladi, yang juga kerangka kerja Gerindr.
“Saya tidak membaca semua penguasa Jawa Barat, tetapi mungkin hal -hal yang disampaikan oleh penguasa Barat memiliki hal -hal baru yang perlu diperiksa sebelum implementasi,” katanya.
Dedi sebelumnya mengungkapkan alasan untuk mengirim masalah dengan siswa yang bermasalah ke Kuartal Polisi Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan disiplin.
Dedi mengklaim bahwa rencana itu dibahas dengan pihak -pihak terkait dan menerima dukungan negara. Menurutnya, orang tua dan penjaga banyak siswa saat ini tidak dapat merawat anak -anak mereka.
“Jadi saya mengubah paradigma, berapa banyak orang tua yang tidak bisa menghadapi anak -anak mereka. Banyak guru tidak dapat menangani siswa mereka,” kata Dedi setelah Jakarta II berpartisipasi. Komite Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa (29/4).
Dedi mengklaim bahwa ia menyiapkan surat edaran (SE) untuk rencana untuk mengirim masalah untuk masalah kepolisian nasional Indonesia. Menurutnya, banyak daerah telah mulai menerapkannya, tetapi secara resmi akan berlaku pada 2 Mei.
“Hari ini kami membuat gubernur beredar. Hari ini saya membuat aturan beredar. Kami mengumpulkan direktur,” kata politisi Gerindra.
“Ini bertahap. Saya punya kebiasaan nanti. Pertama, bersosialisasi pendapat dan kemudian membuat surat edaran. Jika tali bundar berlanjut di masa lalu, itu tidak berhasil.
(Thr/Child)