
Jakarta, CNN Indonesia –
Ombudsman Indonesia mengungkapkan sejumlah masalah dengan implementasi Program Pemeliharaan Gratis (MBG), yang diluncurkan dengan anggaran yang tidak kompatibel.
Seorang anggota Ombudsman Yek Hendra Fatika memeriksa bahwa kurangnya dukungan anggaran adalah penyebab utama berbagai masalah di lokasi, termasuk insiden keracunan makanan.
Setelah organisasi perilaku koordinasi dengan kepala Badan Nutrisi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada pemilik warga negara Indonesia South Jakart (5/14) di Perwakilan Sipil Indonesia di Jakart Selatan.
Pertemuan berlangsung setelah laporan menerima Ombudsman secara langsung dan tidak langsung sehubungan dengan implementasi program MBG.
“Diakui bahwa kami melihat banyak masalah di lapangan dari Januari hingga April karena Ombudsman melihat bahwa program ini tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang sesuai,” kata Jeke.
Dia percaya bahwa itu mungkin dari awal untuk menghindari berbagai masalah teknis dengan menyiapkan proses operasi standar (SOP) yang matang sebelum dimulainya program BGN.
“Kami berharap Januari akan berjalan. Persiapan teknis tentu saja akan dilakukan jauh sebelumnya, jadi tidak mungkin sampai Januari, Februari, dan program ini memiliki bobot politik yang sangat tinggi,” katanya.
“Oleh karena itu, ketegangan politik dari program ini sangat tinggi. Cara BGN harus lakukan adalah bahwa program ini harus mengarah ke berbagai batas yang ada,” lanjutnya.
Yeka juga menekankan bahwa seharusnya tidak ada masalah anggaran lebih lanjut dalam evaluasi yang telah dilakukan sejak Mei, termasuk masalah pembayaran untuk mitra.
Selain itu, ia menekankan praktik di daerah yang tidak sepenuhnya diharapkan. Salah satunya terkait dengan partisipasi pihak ketiga tidak resmi.
“Faktanya, ada mekanisme yang telah dikatakan sejauh ini bahwa masih belum, itu masih bukan upaya dan kesalahan, tetapi masih … berarti apa arti di lapangan berarti bahwa pemilik dan pemilik dapur berarti asumsi seperti ini sebagai asumsi ini bukan bahasa saya, bukan bahasa Mr. Dadan.
Sebagai langkah menuju peningkatan, BGN meminta Kementerian Hukum setelah Jek untuk memfasilitasi proses menciptakan dasar -dasar bagi orang -orang yang bersedia berkontribusi pada pembangunan dapur.
Perwakilan sipil juga mempromosikan implementasi SOP yang ketat oleh semua unit untuk memenuhi nutrisi (SPPG) untuk mencegah masalah kualitas dan keracunan makanan.
Program MBG dipengaruhi oleh berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur ke MBG Foundation Mitra Foundation di Kalata, Media Berkat Nusantara (MBN), tentang dugaan penggelapan hampir 1 miliar RP.
Selain itu, ada di banyak daerah seperti Sukohjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya dan Pali.
Di Sukokarjo ada gangguan karena proses memasak karena penciptaan gas.
Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat karena acara sekolah. 72 siswa terpengaruh di Cianjur, meskipun hasil laboratorium tidak menunjukkan polusi makanan.
Dipercayai bahwa beberapa kasus lain disebabkan terlalu dini oleh makanan yang dimasak untuk mengurangi kualitas saat makan.
BGN, Dadan Hindayana, mengatakan insiden itu adalah pelajaran untuk perbaikan SOP di masa depan dan menekankan bahwa solusi mitra dan yayasan adalah masalah internal.
(Del/sfr)