
Jakarta, CNN Indonesia –
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Fish Haluk mengatakan dia akan turun secara langsung untuk meninjau situasi di provinsi Gunung Papua untuk menemukan faktor -faktor yang mengarah pada inflasi tinggi di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil sesuai dengan Badan Statistik Pusat (BPS), yang pada bulan Februari 2025 setelah setahun (selama tahun tersebut) mendaftarkan pegunungan inflasi Papua dalam jumlah 7,99 persen, tertinggi di Indonesia tahun lalu.
Ini ditransfer dari ikan setelah pertemuan regional untuk kontrol inflasi (pertemuan koordinasi), yang merupakan hibrida dari interior Sasana Bhakti Praj (SBP) (SBP) (SBP) (SBP) (Kementerian Dalam Negeri), Jakarta, Selasa (4/3).
“Untuk mengatasi ini, saya akan turun langsung untuk meninjau apa yang terjadi di Pegunungan Papua, yang membuat inflasi di sana,” katanya.
Rebecca menekankan peran pemerintah provinsi Gunung Papua (Pemprov) dari wilayah Jayawijay dalam pengendalian inflasi di wilayah tersebut, mengingat bahwa masyarakat akan segera merayakan partai Idulfitra.
“Inflasi yang tinggi ini sangat disayangkan, terutama karena komunitas kami akan merayakan liburan. Apakah pemerintahan lokal, terutama pemerintah provinsi Papue dan pemerintahan Regince Jayawijaya tidak dapat melebihi inflasi ini,” katanya secara langsung.
Selain itu, Fish menekankan bahwa inflasi di Pegunungan Papua menjadi perawatan khusus dari pemerintah pusat. Dia meminta manajemen lokal (PEMDA) untuk secara aktif memantau dan menentukan faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan harga.
“Ini adalah perawatan khusus. Saya meminta manajemen lokal dapat menemukan faktor apa pun yang menyebabkan inflasi bisa tinggi,” katanya.
Sebagai langkah konkret, ikan akan memanggil pemerintah provinsi Pegunungan Papua, Vlado Regency Jayawijaya dan pihak -pihak terkait lainnya untuk membahas langkah -langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
“Kami akan memanggil diri kami untuk melaporkan apa yang terjadi, dan kemudian kami mencari solusi bersama untuk menekan tingkat inflasi untuk turun,” katanya.
Berdasarkan hasil koordinasi pengendalian inflasi regional, diketahui bahwa 22 provinsi di Indonesia telah mengalami deflasi, sementara 16 provinsi telah mengalami inflasi.
Deflasi terdalam di Yoyo terjadi di provinsi Papua Barat dengan -1,98 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi Yoya terjadi di provinsi Papuj di gunung dengan 7,99 persen. (Inh)