
Jakarta, CNN Indonesia –
Setoran DPR House telah menemukan sejumlah kerusuhan sebagai akibat dari program efisiensi anggaran oleh Presiden Paboanto sebagai akibat dari program efisiensi anggaran.
Adlia mengatakan bahwa DPID juga memengaruhi politik. Akibatnya, Badan Kerjasama, sekarang, juga dihilangkan (BKSAP). Bahkan, dia mengatakan bahwa jika efisiensi berlanjut sampai Mei, dia khawatir dia tidak bisa membayar gajinya.
“Bagaimanapun, perjalanan itu bukan anggaran,” dia ingin pergi ke luar negeri. Apa maksudmu, jadi Kamis (2/20)?
“Kami juga dapat membayar apa yang harus kami lakukan,” tambahnya.
Menurut pemiliknya, 2025 RP6,6 triliun dalam RP6,6 triliun.
“Itu hanya datang ke pemberitahuan kami saat itu. Kunjungan kami harus terlebih dahulu berkurang,” katanya.
Saat ini, bahkan anggota DPR mengklaim bahwa mereka menggunakan mobil resmi. Dia mengatakan mobil resmi hanya dirancang untuk karyawan.
“Apakah Anda menggunakan mobil resmi, tidak perlu? Tidak perlu mungkin. Kami tidak tersedia.”
Awalnya, DPR adalah yang pertama sebagai salah satu korban anggaran (K / L). Namun, arah angin berubah dan parlemen Indonesia berada di pusat perhatian parlemen.
Sekretaris DPRA Intra Alexander, langit -langit anggaran pertama Rp6,6 triliun. Namun, jumlah itu sekarang sedang dikurangi.
“DPRK akan tetap berkomitmen untuk manajemen anggaran,” katanya Toureday.com, Selasa (11/2). (CR / SFR)