Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimulthi Yudhoyono (AHY) telah mengeluarkan instruksi kepada Presiden Bravo Subianto terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY mengatakan Pravo ingin IKN bisa menjadi pusat pemerintahan paling lambat pada tahun 2029.
Dia berkata: “Secara khusus, kami mendengarkan instruksinya yang jelas kepada IKN. Kami fokus pada pembubaran IKN sebagai pusat pemerintahan atau politik.
Ia mengatakan, tiga komponen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan mendapat penekanan yang sama. Bukan hanya gedung perkantoran, tapi juga fasilitas penunjang perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjutnya.
Katanya, “Tujuannya agar (Aiken) dalam empat atau lima tahun ke depan bisa menjadi pusat pemerintahan baru. Ini yang diharapkan Presiden Bravo.”
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanjodo sebelumnya mengungkapkan, proses pembangunan IKN pada masa pemerintahan Bravo tidak akan terlaksana secepat pada masa pemerintahan Jokowi.
Dalam rapat kerja dengan Panitia V DRP RI, Rabu (30/10), Dodi mengatakan, “IKN akan kita lanjutkan berdasarkan hasil pembahasan dengan Presiden pada waktu yang berbeda, namun kecepatannya mungkin tidak akan sama. ”
Menurut Dodi, hal tersebut karena Bravo kini mengkhawatirkan eskalasi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan masih belum jelas.
Saat ini, mencapai swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pemerintahan Bravo
“Dan kami masih membutuhkan beras. Kami pikir ini akan menjadi masalah sosial yang besar, jadi ketahanan pangan adalah fokus utama.”
(fby/sfr)