Jakarta, CNN Indonesia –
Inspektur Pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah tidak membebani siswa jika ingin menerapkan kecerdasan buatan (AI) dan coding dari standar keempat sekolah dasar (SD).
Tyas merasa pembelajaran tentang teknologi modern tidak bisa dihindari. Meski demikian, ia yakin peralatan baru tersebut tidak akan menambah beban siswa di sekolah tersebut.
Tyas saat berbincang dengan fun-eastern.com, Kamis, 14/11).
Tyas mengatakan alat yang diusulkan juga harus fokus pada logika dan pengkodean AI. Ia mengatakan, belajar tidak harus sesulit kuliah.
Siswa diajarkan untuk mengetahui dan mencintai kedua keterampilan tersebut. Hal ini dapat dicapai ketika AI dan alat pengkodean disesuaikan dengan tingkat pendidikan.
Catatan lain dari Tyas adalah bahwa AI dan alat pengkodean tidak boleh diwajibkan. Ia menilai hal itu perlu mengingat kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia masih belum merata.
Artinya sekolah mau, siap, mau laksanakan, mau lanjutkan. Tapi kalau tidak, misalnya saudara-saudara di luar Jawa, jauh dari IT, masih banyak kendala terkait bukti. Itu tidak penting. “
Dia menambahkan: “Dan tidak perlu menguji diri sendiri. Itu yang penting. Karena setelah Anda menyelesaikan tes, fokusnya adalah mendapatkan skor, bukan menggunakan alat.”
Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raqa mulai mengajar AI dan coding sejak sekolah dasar. Menteri Pendidikan Dasar Abdul Muti mengatakan kedua materi ini akan diperkenalkan mulai dari standar keempat sekolah dasar.
Muti mengatakan: “Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, namun tidak hanya itu, kode dan AI merupakan elemen penting yang membantu mereka menjadi lebih inovatif dalam pendidikan.” Forum diskusi di SMAN 2 Dokter Hewan, Coulomb Progo, DIY, Rabu (13/11).
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kursus coding dan AI direkomendasikan untuk diajarkan hanya kepada siswa sekolah dasar dan menengah.
Diputuskan juga bahwa kedua mata kuliah ini bersifat opsional dan tidak wajib.
“Jadi mata kuliahnya tidak kita kurangi, malah tidak menutup kemungkinan setelah itu akan ada mata kuliah pilihan lain untuk SD dan SMP, coding dan AI, tapi ini berubah, tidak wajib dan bukan dari Kelas I karena seseorang mengkritik saya. , orang yang belum bisa saya baca memberi tahu saya kodenya, “di depan ratusan guru.”
(dhf/kebijaksanaan)