Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan tantangan pemberantasan perjudian online, terutama dalam menggaet bandar-bandar besar.
Dalam wawancara eksklusif, Rivana Prativi dari CNN Indonesia bertanya-tanya mengapa pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan lamban dalam menindak bandar judi online.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Meutja mengungkapkan, yang berhak menjawab pertanyaan tersebut adalah Kapolri Jenderal Listjo Sigit Prabowo. Namun menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan Listyo, proses penyidikan terhadap bandar taruhan online memerlukan waktu dan langkah sistematis.
Menurut Meutje, penindakan terhadap perjudian online harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hasil penyelidikan dan bukan hanya berdasarkan dugaan saja.
“Setelah pembicaraan kami, dia [Kapolri] mengatakan bahwa hal itu sedang diungkap. Hal ini terurai. Kita harus memantaunya dan mendasarkannya pada perkembangan penyidikan, bukan sekedar dugaan saja. satu,” kata Meutja.
Dia menjelaskan, polisi saat ini sedang mendalami jaringan yang terlibat, meski belum menjangkau distributor utamanya.
“Kalau tidak salah seperti bandar taruhan ini. Mungkin bukan bandar utama,” ujarnya.
Meutja juga ditanyai tentang klaim bahwa bandar taruhan online memiliki pengaruh besar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Meutya mengaku telah mendengar kasus tersebut dari beberapa sumber namun belum memiliki bukti konkrit.
“Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu apakah itu benar,” katanya.
Saat ditanya apakah Presiden Prabowo mengetahui persoalan tersebut, Meutja menjelaskan, Presiden lebih fokus pada tindakan yang akan diambil Komdigi dan aparat penegak hukum.
Makanya dia kelihatannya sangat prihatin. Dia ingat betul. Bahwa setiap ada pertemuan, semua orang ingat bahwa ini perang bersama. Ini bersatu, ”ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Meutja menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas perjudian online. Menurutnya, Prabowo dengan tegas menyatakan tidak boleh ada konspirasi di Indonesia yang mendukung perjudian online.
“Tidak boleh ada dubbing. Itu bahasanya, tidak boleh ada dubbing, bantuan atau semacamnya,” kata Meutja saat itu.
Meutja mengatakan, pemberantasan perjudian online di Indonesia sangat serius dilakukan oleh Prabowo. Sebab menurut Prabowo, sebagian besar korban kejahatan tersebut adalah masyarakat kelas bawah dan menengah.
(wnu/dmi)