Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan keadaan darurat pada Selasa malam (12/3) waktu setempat.
Dalam pidatonya di televisi, Yoon mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari “kekuatan komunis.”
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara, saya akan mengumumkan darurat militer,” kata Yoon yang mengutip AFP.
Namun Yoon disebut resmi mencabut keadaan darurat militer di Korea Selatan pada hari ini, Rabu (12/4), setelah berlaku kurang dari 12 jam.
Pencabutan darurat militer terjadi setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan setuju untuk mendorong Majelis Nasional untuk melakukan pemungutan suara mengenai pencabutan darurat militer.
Sejarah darurat militer di Korea Selatan
Keadaan darurat militer sendiri merupakan bentuk peraturan sementara yang diterapkan oleh otoritas militer selama keadaan darurat, menurut Al Jazeera.
Menerapkan keadaan darurat militer bukanlah hal baru di Korea Selatan. Sebab, negara berjuluk Negeri Ginseng itu juga sempat mendeklarasikan keadaan darurat militer pada tahun 1948. Ini merupakan pertama kalinya Korea Selatan memberlakukan status tersebut.
Saat itu, presiden pertama Korea Selatan, Syngman Rhee, mengumumkan darurat militer untuk melawan kekuatan komunis Korea Utara.
Penentuan situasi militer Korea Selatan yang terakhir sebelum terjadi sekarang adalah pada bulan Desember 1979.
Pemberlakuan darurat militer bermula dari peristiwa bersejarah yang terjadi pada Oktober 1979. Saat itu, pemimpin diktator Korea Selatan, Park Chung-hee, dibunuh oleh kepala intelijennya.
Peristiwa berdarah ini meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Korea Selatan sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Banyak orang yang berdemonstrasi karena Park dibunuh oleh rakyatnya sendiri.
Dua bulan setelah kematian Park, pada bulan Desember 1979, Jenderal Angkatan Darat Korea Selatan Chun Doo-hwan mengambil alih kepemimpinan pemerintah Korea Selatan dan mengumumkan keadaan darurat. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang terjadi di Korea Selatan.
Bersambung di halaman berikutnya…