Jakarta, CNN Indonesia –
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus telah menetapkan status waspada 1 untuk seluruh wilayah Suriah.
Status waspada 1 ditetapkan setelah pemberontak anti-pemerintah pimpinan Bashar Al Assad menguasai Damaskus pada Minggu (12/9/9).
Menyikapi eskalasi situasi di Suriah, KBRI Damaskus menetapkan status waspada 1 untuk seluruh Suriah. Sebelumnya, Alert 1 diterapkan di beberapa wilayah Suriah seperti Aleppo dan Hama,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Minggu.
Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus juga mengadakan pertemuan virtual dengan masyarakat Indonesia di Suriah untuk memberikan arahan mengenai situasi keamanan terkini dan tindakan darurat, termasuk evakuasi.
Situasi di Suriah saat ini masih sangat dinamis. Kementerian Luar Negeri, KBRI Damaskus dan perwakilan Indonesia di Timur Tengah terus memantau secara ketat situasi keamanan di Suriah.
“Jumlah WNI di Suriah menurut statistik imigrasi Suriah sebanyak 1.162 orang. Mereka tersebar di berbagai provinsi. Kebanyakan tinggal di Damaskus dan sebagian besar merupakan pekerja migran,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Bashar Al Assad dikabarkan meninggalkan Damaskus menuju lokasi yang dirahasiakan setelah pasukan pemberontak anti-rezim memasuki ibu kota Suriah.
Sejauh ini, belum banyak detail mengenai keberadaan Assad.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan hal yang sama. SOHR mengatakan Assad telah meninggalkan Damaskus setelah kehilangan sebagian besar wilayahnya akibat serangan blitzkrieg pemberontak.
Laporan kepergian Assad dari Damaskus muncul setelah Al Jazeera juga melaporkan kekacauan di bandara ibu kota pada Minggu pagi.
Pemberontak bahkan disebut telah merebut beberapa institusi dan lokasi strategis, termasuk stasiun radio dan televisi negara yang dikuasai rezim Assad.
Seorang pejabat keamanan di Suriah mengatakan kepada CNN bahwa rezim Assad berada di ambang kehancuran.
“Assad meninggalkan Suriah melalui Bandara Internasional Damaskus sebelum pasukan keamanan militer meninggalkan fasilitas tersebut,” kata kepala Observatorium Rami Abdel Rahman.
(mnf/vis)