Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat dan Inggris mulai terlibat dengan milisi Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar Al Assad.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington melakukan kontak langsung dengan milisi penggulingan Al Assad, termasuk Hayat Tahrir Al Sham (HTS).
“Kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak lain,” kata Blinken, saat konferensi pers di Aqaba, Yordania, Sabtu (14/12), dikutip Anadolu Agency.
Blinken tidak merinci isi diskusi tersebut. Meski demikian, ia menegaskan Amerika Serikat telah menghubungi semua pihak yang mungkin dapat membantu dalam pencarian jurnalis Amerika yang hilang di Damaskus 12 tahun lalu, Austin Tice.
Selain AS, Inggris juga mulai terlibat dengan milisi Suriah, khususnya HTS. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pada Minggu (15/12) bahwa London telah menjalin kontak dengan milisi yang memimpin penggulingan rezim Al Assad.
“Kami ingin melihat pemerintahan yang representatif, pemerintahan yang bersatu. Kami ingin melihat stok senjata kimia aman dan tidak digunakan, juga memastikan tidak terjadi kekerasan,” kata Lammy.
Namun Lammy memastikan kontak dengan HTS tersebut bukan bersifat pribadi. Komunikasi ini dilakukan melalui saluran diplomatik dan intelijen.
“[Kami] menggunakan semua saluran yang kami miliki, seperti saluran diplomatik dan tentu saja intelijen. Kami berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan HTS jika diperlukan,” kata Lammy.
HTS telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Inggris sejak tahun 2017 karena diyakini terkait dengan Al Qaeda.
HTS sebelumnya mempunyai hubungan dengan Al Qaeda namun akhirnya memisahkan diri karena dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap tujuan HTS untuk meraih simpati masyarakat lokal Suriah.
Pemerintahan Presiden Bashar Al Assad runtuh setelah kelompok milisi merebut ibu kota Damaskus pada Minggu (8/12) dan memaksanya mengungsi ke Rusia. Suriah saat ini dipimpin oleh Mohammed Al Bashir, ketua Dewan Keamanan Suriah yang ditunjuk oleh HTS untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret 2025. (blq/bac)
