Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya lebih teliti dalam mengkaji data penerima hibah. Dia memberi batas waktu dua minggu agar semua sumbangan bisa disalurkan sesuai rencana.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Prabowo menyerahkan tugas tersebut kepada para menteri dan kepala lembaga dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Rabu (30/10).
“Arahan Presiden untuk mengkaji ulang, menyempurnakan subsidi agar lebih tepat sasaran, bermanfaat dan disalurkan secara tepat. Ini masalah kebijakan energi,” kata Hasan.
Hasan mengatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak hanya membahas subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Namun menurutnya, Prabowo dan timnya juga sedang menjajaki subsidi lain yang akan diberikan pemerintah.
Menurut Prabowo, data antar kementerian dan lembaga harus tersinkronisasi di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab selama ini informasi mengenai perlindungan sosial tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).
“Semua kementerian akan terlibat, tapi nantinya yang menjadi lead sector adalah BPS,” ujarnya.
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana membuat data unik sebagai data acuan penerima manfaat.
Ke depan, mekanisme penyaluran hibah akan diatur lebih tepat sasaran, yang semula berbentuk barang yang realisasinya dibayarkan kepada BUMN, menjadi penyaluran langsung kepada masyarakat yakni name by address. (KHR/ISN)
