Badung, CNN Indonesia —
Gubernur terpilih Bali Wayan Koster akan menyusun peraturan baru mengenai keberadaan taksi online di Pulau Dewata.
Hal itu diungkapkannya menanggapi tindakan Forum Anti Pariwisata di Bali yang salah satunya menyerukan pembatasan kuota taksi online di Bali pada awal pekan ini.
Koster mengaku sudah lama mendengar keluhan tersebut. Ia pun menganggapnya sebagai hal yang positif.
“Saya kira ini pengaduan yang wajar dan saya anggap sebagai hal yang sangat positif,” kata Koster saat menghadiri Rapat Paripurna Terbuka KPU Bali di Hotel Trans Resort Bali, di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Kamis ( 9 /1 ).
Koster pun telah menyusun kebijakan bersama Wakil Gubernur Bali terpilih I Nyoman Giri Prasta untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Memang saya dan wakil gubernur berniat mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Forum Anti Pariwisata Bali sebelumnya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Bali pada Senin (1/6).
Para pengunjuk rasa menyerahkan enam tuntutan kepada wakil rakyat, salah satunya adalah pembatasan kuota taksi online di Pulau Bali.
Ketua Forum Anti Pariwisata Bali I Made Darmayasa mengatakan, sejumlah tuntutan dari para pengunjuk rasa telah diterima anggota DPRD Bali. Permohonan tersebut akan dibahas kembali oleh anggota dewan.
Jadi ada enam permohonan yang sudah kami ajukan dan terima, sekarang sedang kami tangani untuk konsolidasi, kata Darmayasa.
Mereka ingin kuota taksi online di Bali dibatasi. Kemudian driver wisata berstandar Bali dan harus mempunyai plat atau plat nomor Bali dan KTP Bali.
Dan untuk standarisasi karena banyak pengemudi asing yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi pengemudi turis, katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar penyedia layanan yang bekerja sama dengan aplikasi taksi online tersebut dibenahi kembali karena banyak yang melanggar aturan. Hal ini merugikan pemandu wisata Bali.
“Jelas sangat buruk bagi kami di Bali untuk menjalankan tugas tetapi hak kami dirampok, pariwisata di Bali tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
(kdf/sfr)