Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan saldo dana haji yang dikelola pemerintah saat ini mencapai Rp 170 triliun.
Anggota Badan Eksekutif BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan Amri Yusuf mengatakan, angka tersebut melebihi target. Pemerintah berencana menyeimbangkan dana haji pada akhir tahun 2024 sebesar Rp 169,95 triliun.
“Pada November 2024 angkanya mencapai Rp170,23 triliun. Dibandingkan posisi Desember 2023 yang sebesar Rp166,7 triliun, ini meningkat sekitar 2,09 persen,” kata Amri dalam rapat gabungan dengan Panitia Kerja. tentang Biaya Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/3).
Dia menjelaskan, sebagian sisanya berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Saat ini sudah 5,6 juta orang yang mendaftar haji.
Saldo Dana Haji juga mencakup dana manfaat atau hasil investasi yang diperoleh BPKH dengan menggunakan Dana Haji. Nilai manfaatnya hingga November 2024 mencapai Rp 10,49 triliun.
Amri mengatakan BPKH terus berupaya memanfaatkan simpanan Dana Haji sebaik-baiknya. Mereka telah menginvestasikan 76,87 persen dari seluruh saldo haji untuk terus menghasilkan dana manfaat.
Dana manfaat akan digunakan untuk subsidi biaya ibadah haji (BiPIH). Dengan begitu, uang yang harus dikeluarkan jamaah haji tidak terlalu banyak.
Rata-rata laba investasi yang dihasilkan BPKH dengan dana haji sebesar Rp166-170 triliun selama periode 2018-2024 rata-rata sebesar 6,28 persen, ujarnya.
Amri menambahkan: “Angka ini merupakan angka yang biasa diperhatikan oleh masyarakat yang berinvestasi. Return kita kepada investor sebesar 6,28 persen, cukup kompetitif dibandingkan dengan BPJS, Dana Pensiun, Taspen dan industri asuransi”.
Sebelumnya, saldo dana haji sempat disorot publik saat pembahasan BPIH 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan BPIH 2025 Rp 93,4 juta.
Nasaruddin juga menyarankan pengurangan sebagian dana abadi di BPIH. Jemaah diminta membayar Rp65,4 juta atau 70 persen. Sedangkan subsidi dana manfaat BPKH hanya tersisa 30 persen. DPR membentuk panitia kerja untuk mengurangi biaya-biaya tersebut.
(df/agustus)