Jakarta, CNN Indonesia –
Menurut Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), Zona Fadley telah mengirim surat kepada Menteri Budaya Commonsham.
Advokat publik Yelby Alif Fouzi menjelaskan bahwa surat itu dikirim ke Galeri Nasional untuk informasi tentang kasus ini.
“Commonsham memberikan surat kepada Menteri Kebudayaan pada tanggal 27 Desember, dan para direktur Galeri Nasional mengirim surat kepada pameran tunggal UOS Supeto,” kata Alif pada konferensi pers di gedung Wilbi di Jakarta pada hari Sabtu (21/12) .
Alif menekankan bahwa permintaan informasi penting untuk menerangi kasus ‘isolasi’ ini dan meluruskan perkiraan yang diajarkan kepada publik.
“Jadi estimasi ANSIR atau publik hanya dapat dipandu oleh otoritas bahwa itu adalah praktik yang tertunda.
Dalam surat yang diterima oleh cnindonsia.com, surat permintaan diberitahu kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional Budaya 1062/PM.00/SPK.01/XIL/2024.
Surat itu ditandatangani pada 20 Desember 2024, Komisaris Komisaris Uli Parulian Sihimbing ditandatangani.
Komonas Ham menekankan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi pendapat dan kebebasan berekspresi dari setiap warga negara.
“Hak ini dijamin oleh hukum Hukum Indonesia, 23 Undang -Undang Hak Asasi Manusia dan oleh Hukum Pasal 19,” surat yang dimaksud.
“Sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak -hak warga negara Indonesia, yang dikendalikan oleh Pasal 25 Konstitusi 145 dan memiliki hak untuk Pasal 719 manusia.”
Dengan demikian, adalah umum untuk menjadi pemimpin organisasi di bawah Kementerian Budaya Kamanus Ham dan Kepala Galeri Nasional.
Surat tersebut menyatakan bahwa “karena alasan ini, kami meminta bahwa kasus -kasus ini harus diikuti sesuai dengan prinsip -prinsip melakukan dan mengimplementasikan kasus -kasus ini dan harus diikuti sesuai dengan prinsip -prinsip hak asasi manusia.”
Sebagai kurator pameran, Suvarno telah membuka suara tentang situasi di Galeri Nasional.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Shhono mengatakan ada dua tugas yang menggambarkan pendapat pribadi artis tentang praktik energi yang tidak tunduk pada subjek tersebut.
“Saya memberi tahu para seniman bahwa karya ini tidak cocok dengan konten kuratorial dan mungkin untuk merusak perhatian pesan yang paling kuat dan baik dari subjek pertunjukan,” kata Shuworno.
“Menurut pendapat saya, kedua hal itu ‘terdengar’ seperti kutukan, sangat porno, jadi kehilangan metafora untuk salah satu kemampuan paling penting dari seni untuk memberi tahu perspektifnya,” katanya.
Sementara itu, dalam pernyataan resmi di media sosial, pameran Galeri Nasional menyatakan bahwa dampak hambatan teknis harus ditunda. Bahkan, pertunjukan berlangsung sebulan dari Desember 2024.
Galeri Nasional mengklaim memahami kekecewaan sebagai akibat dari tahap -tahap ini. Organisasi budaya meminta maaf kepada semua pihak atas keterlambatan tiba -tiba dalam membuat keputusan.
Dia mengatakan keterlambatan dalam pameran seniman terkenal dipertimbangkan dengan cermat. Galana berjanji untuk membuat koneksi dengan suppeto UOS untuk menemukan solusi terbaik. (MAB/ASR)