Jakarta, CNN Indonesia –
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Jenderal PDIP Megawati Soekarnoputri membatalkan pertemuan sebelum pelantikan.
Pelantikan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan berlangsung besok, Minggu (20/10) di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
“Sepertinya begitu [dibatalkan], sampai saat ini pelantikan rapat masih ditunda,” kata Muzani di Senayan, Sabtu (19/10), saat ditanya rencana pertemuan Prabowo-Megawati.
Muzani tidak memberikan alasan pembatalan jadwal pertemuan kedua tokoh tersebut. Ia hanya menyampaikan harapan agar Megawati dalam keadaan sehat.
“Tentunya kami mendoakan agar kesehatan ibu segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muzani mengaku mengirimkan undangan pelantikan Prabowo kepada presiden ke-5 Indonesia. Tanggapan atas undangan tersebut pun diterima.
“Dari informasi yang kami terima, Bu Mega baru saja tiba dari kunjungan ke Uzbekistan,” kata Muzani.
Presiden MPR RI mengatakan Megawati hadir pada pelantikan Prabowo sebagai Presiden yang akan berlangsung besok, Minggu (20/10). Menurut Muzani, Megawati masih terserang flu setelah perjalanannya ke luar negeri.
Megawati disebut-sebut mengunjungi Uzbekistan untuk mengenang kembali perjalanan ayahnya sekaligus presiden pertama Indonesia Sukarno ke makam Imam Bukhari. Megawati, kata dia, juga berangkat ke Petersburg, Rusia, untuk membuka kembali Masjid Biru.
“Dan dibukanya makam Imam Bukhari menyebabkan sang ibu merasa tidak berdaya dan masuk angin. Jadi ibu memutuskan istirahat,” kata Muzani.
Sebaliknya, Megawati menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran.
“Total ada 110 orang yang hadir dan menyukseskan acara besok dan [Megawati] berpesan agar mereka tidak boleh keluar negeri, termasuk ke luar kota, karena besok harus datang,” kata Sekjen Gerindra itu.
Sempat beredar kabar, pertemuan Mega dan Prabowo akan terjadi di hari ulang tahun Prabowo. Namun pertemuan yang disebut-sebut menentukan nasib PDIP di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran tak kunjung terjadi.
(nsa/DAL)