
Iaarta, CNN Indonesia –
Keputusan Object of Financial Services (OJC) mengubah keputusan di Pengadilan Konstitusi (MC) (KHHD). Keputusan itu tidak dapat membatalkan perusahaan asuransi sekarang secara sepihak.
Kepala Kontrol Eksekutif, Kepala Dana Pensiun, Dana Pensiun OJC, mencatat bahwa OJK telah membuat keputusan di Pengadilan Konstitusi. Keputusan tersebut merupakan perekam bersama untuk meningkatkan kontrak asuransi untuk menciptakan neraca bunga dari perusahaan asuransi dan politisi.
“Kami berharap dapat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, karena ini merupakan perintah antara konsumen, perusahaan asuransi dan masyarakat (3/2).
“Dengan demikian meningkatkan perjanjian dan kedua belah pihak harus setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
OSI mengatakan bahwa Asosiasi Keamanan Indonesia Indonesia OJI Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Indonesia (AAUI), seperti Union Asuransi Indonesia (AASI), telah menyatukan asosiasi asuransi seperti Asosiasi Asuransi (AASI).
Selain itu, aturan yang terkait dengan polis asuransi mengatakan publik dapat memahami.
“Karena konsumen memiliki keseimbangan antara konsumen dan perusahaan asuransi, ia harus memahami bahwa informasi yang diambil sesuai dengan kondisi saat ini,” katanya.
Pengadilan Konstitusi mengadakan sesi klasifikasi sesi pengaturan 83/2024, diminta oleh pasukan yang diminta (3/1), Jumat terakhir (3/1).
Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa ia mengkondisikan Kehr secara kondisional. Dengan keputusan tersebut, perusahaan asuransi tidak dapat mengangkat klaim dalam urutan sepihak.
Pelatih konstitusional mengatakan dia akan mencabut perjanjian antara polis asuransi dan tertanggung berdasarkan perusahaan asuransi dan pengadilan.
“Sta Cahdi 254 (Stasurbs) mengumumkan aturan dan tidak ditafsirkan, termasuk kondisi bersyarat yang terkait dengan asuransi, harus didasarkan pada ahli bedah dan perjanjian yang diasuransikan sesuai dengan perintah pengadilan.” 2024.
(FB / AGT)