
Jakarta, CNN Indonesia –
Komisi Korupsi, yang ingin memaafkan korupsi ketika negara mengembalikan korupsi, keinginan Presiden Indonesia Pedavo Subanto tidak menanggapi atau menyetujui.
KPK Setyyan Badyanto Presiden Sahyanto mengatakan mereka akan menunggu mekanisme atau ketentuan terperinci untuk menentukan sikap partainya terlebih dahulu.
“Konteksnya akan dijelaskan secara rinci oleh asisten. Seperti?”
Jaringan masih percaya bahwa penghapusan korupsi Prabovo selalu begitu dia katakan. Karena alasan ini, itu menunggu pendapat penuh bahwa publik disampaikan dan ingin berkomunikasi.
“Saya percaya bahwa presiden diusulkan dengan sangat kuat. Setelah beberapa peristiwa, mereka selalu berbicara tentang menghilangkan korupsi.”
“Kami menghargai presiden. Ini adalah penilaian atas upeti dan ide yang ditransmisikan,” katanya.
Sementara itu, Benny Yozua Mamoto, anggota Dewan Direksi KPK, mengatakan bahwa gagasan Prabovo harus dipelajari dengan cermat dan bertentangan dengan aturan yang diterapkan.
Pasal 4. Undang -undang tentang Penghapusan Korupsi (Hukum tentang Korupsi) menekankan pengembalian uang kehilangan finansial negara untuk tidak dihilangkan untuk penjahat untuk penjahat untuk penjahat.
“Apa payung yang sah, karena ada langkah -langkah sesuai dengan aturan yang ada,” kata Benny.
Sebelumnya, di Mesir di Mesir di depan siswa Indonesia, pada hari Rabu (12/18), Prabaso, di waktu setempat, memungkinkan korupsi bagi negara dari korupsi. Prabowo menetapkan proses hukum untuk memberikan kesempatan untuk pertobatan korupsi.
“Saya perlu memberi waktu untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk bertobat, apa itu, dan bertobat,” kata Prabaso.
Urusan Hukum, Hak Asasi Manusia (Vetches), Koreksi Imigrasi dan Koreksi dan Menteri Koordinasi Korupsi.
“Beberapa kekuatan dalam pertimbangan presiden tentang korupsi di Mesir, yaitu pihak berwenang untuk mempromosikan kepentingan bangsa dan negara,” kata amnesti dan pembatalan kejahatan apa pun, “kata Juskl.
(DAL / RIN)