
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Pertanian (Mentan) dan Amran Sulaiman membatalkan 11 karyawan Kementerian Pertanian (Kementerian) yang diduga terlibat dalam sirkulasi pupuk ilegal.
Sebanyak 11 karyawan yang dinonaktifkan terdiri dari petugas Eselon II, pejabat dan staf Eselon III.
Amran menekankan bahwa pembersihan di sektor pertanian adalah komitmen pemerintah untuk melindungi petani Indonesia.
“Yang paling penting adalah terus menonton. Ini adalah komando Presiden Prabowo yang tidak boleh kita mainkan di sektor pertanian. Semua sektor harus memberantas mereka yang melanggar praktik atau hukum korupsi. Itu harus,” katanya secara tertulis. Selasa (11/26).
Tidak hanya itu, tetapi Kementerian Pertanian juga termasuk empat perusahaan pupuk dalam daftar hitamnya, karena terbukti beredar dengan pupuk palsu. Amran menjelaskan bahwa keputusan itu diikuti oleh laporan yang memasuki saluran pelaporan Kementerian Pertanian.
Amran mengungkapkan bahwa laporan palsu tentang pupuk diterima satu atau dua bulan yang lalu. Kementerian Pertanian kemudian membuat tim khusus dan segera memeriksa sampel di laboratorium.
“Menurut laporan publik bahwa pupuk palsu beredar, kami akan memeriksanya dan mengirimkannya ke Institut Penelitian IPB dan BSI untuk Penelitian Tanah.
Dari hasil penantian pada hari Selasa (11/26), Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa empat perusahaan ada dalam daftar hitam dan dilaporkan oleh implementasi hukum, karena terbukti mendistribusikan pupuk palsu. Sementara itu, 23 perusahaan dengan spesifikasi pupuk di bawah standar akan diperlakukan lebih lanjut oleh pengawas Kementerian Pertanian (Injen).
“Kami adalah empat perusahaan dalam daftar hitam. Kemudian kami mengirim file dalam implementasi undang -undang. 23 perusahaan yang tidak bertepatan dengan standar Injen dapat dikenakan penalti, kataku.
Amran juga menekankan bahwa perusahaan daftar hitam akan terus dipantau.
“Kami akan mendaftar di masa depan. Jika kami membangun perusahaan baru maka, pemiliknya sama. Kami akan tetap berada di daftar hitam,” katanya.
(Agt/fby)