
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Kehakiman (Menekum) dari Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menekankan bahwa rencana pembebasan pemerintah tidak akan dimaksudkan untuk tahanan (tahanan) korupsi (korupsi) dan penyelundup narkoba.
“Jadi dengan kejahatan korupsi, terutama kejahatan narkotika dan status bisnis atau apa pun yang tidak diberikan,” kata Supratman selama pertemuan untuk bekerja dengan Komisi Perumahan XIII di Majelis Parlemen di Senayan di Jakarta pada hari Senin (17/2).
Empat kriteria bisa menjadi permintaan maaf
Kementerian Kehakiman disebutkan dalam konfirmasi para tahanan, di mana pembebasan akan dihargai oleh Presiden, sesuai dengan empat kriteria.
“Kita seharusnya tidak segera memberikannya (daftar tahanan yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum berada di Kementerian Kehakiman, percaya bahwa empat kriteria yang kami laporkan sejak awal telah melaporkan dan menyetujui presiden,” kata Supratman.
Dia kemudian menjelaskan kriteria pertama untuk tahanan yang diberikan kepada pemerintah, tahanan yang melakukan tindakan kriminal terkait dengan informasi dan hukum pengadaan elektronik (hukum ITE).
“Ini hanya terkait dengan hukum ITE dan rasa malu kepala negara atau pemerintah, di luarnya.
Kedua, katanya, seorang tahanan narkotika yang merupakan pengguna dengan bukti kurang dari 1 gram.
“Mereka seharusnya tidak berada di penjara, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mereformasi,” katanya.
Ketiga, ia melanjutkan, tahanan yang memiliki gangguan mental atau orang dengan demensia (degj). Pada akhirnya ia menambahkan, orang -orang yang permanen karena para penatua.
Dia juga mengatakan bahwa kliennya telah dengan hati -hati mempertimbangkan kriteria untuk memberikan pembebasan sebelum diserahkan kepada daftar aktual Presiden Prabow Subianto.
“Jadi, kami tidak mengirim lamanya waktu ke informasi ini kepada Presiden, karena kemudian Presiden akan mengirim DPR secara langsung untuk meminta refleksi, dan akhirnya akan bersama Komisi XIII untuk membahas dan menyetujui mendengarkan yang relevan,” tambahnya.
(Kid/Antara)