
Jakarta, CNN Indonesia –
Komisi Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia (PDIP) Haso Christianto, yang berkolaborasi dalam ujian hari ini (2/20).
HASO harus dianggap sebagai tersangka dalam kasus yang diusulkan untuk mengekstraksi suap untuk menentukan perubahan anggota antar-estat (PAW) Parlemen Indonesia untuk periode 2019-2024 dan penyelidikan keadilan.
“Kami berharap untuk Tuan H.K., karena saya yakin bahwa dia adalah warga negara yang baik yang legal, tentu saja, dia akan hadir untuk memenuhi panggilan kami. Kami menunggu kehadirannya di sini, ”kata direktur KPK dari penyelidik Asep Guntur Rakhaya, ketika dikonfirmasi pada hari Kamis (2/20).
Polisi Jenderal Bintang ini menjelaskan bahwa penyelidik tidak berkewajiban untuk menunda ujian, bahkan jika permintaan pencegahan diajukan.
Aplikasi dibuat sebagai tanggapan terhadap tim hukum Hasto, yang selalu membuat alasan untuk menghindari ujian.
“Tidak ada apa -apa, termasuk pengenalan pencegahan pencegahan, kemudian dapat dikaitkan dengan pencegahan dan lainnya, tidak ada kewajiban untuk menunda ujian,” kata ASP.
Haso memberi kepercayaan pada ujian hari ini.
“PDI Perjalan yang ditanamkan dalam disiplin untuk mematuhi hukum, jadi besok saya akan hadir untuk memenuhi panggilan KPK, karena itu adalah tanggung jawab dan tugas setiap warga negara,” kata Haso di sekolah partai (19/2).
KPK memasang Hasto dengan pengacara PDIP Donnie tiga kebenaran, sebagai tersangka pada akhir tahun lalu. Keduanya terlibat dalam suap untuk bekas Komisaris KPU, Vakhay Svetiava, demi menentukan anggota kaki Parlemen Indonesia untuk Harun Massics (Beigon) 2019-2024.
Haso dan Donnie tidak ditahan oleh KPK.
Selain Harun, kata mereka, Haso akan mengurus anggota PAWS Parlemen Indonesia untuk Konstituensi 2019-2024. (Dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Maria Lestari.
Selain suap, Haso juga menjadi sasaran artikel tentang penyelidikan.
Haso mencoba menyingkirkan status tersangka, mengirimkan pencegahan ke Pengadilan Distrik Jakarta Selatan. Namun, bisnis didirikan.
Selama persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis (13/2), satu -satunya hakim pengadilan di distrik selatan, Jyamto, mengatakan bahwa ia tidak menerima permintaan pencegahan untuk Hasto, yang mempertanyakan tekad para tersangka dalam dugaan pengambil dan penyelidikan.
Menurut hakim, permintaan harus dibuat secara terpisah.
Untuk alasan ini, HASO mengajukan dua pernyataan pencegahan kemarin, 17 Februari. (Gil/rin)