
Jakarta, CNN Indonesia –
Pemerintah telah menunda distribusi bantuan makanan dalam bentuk 10 kg beras yang awalnya direncanakan akan memulai 2025 Januari.
Menteri Koordinasi untuk Zulkiglil Hasan Food mengatakan bahwa distribusi bantuan makanan ditampung karena saat ini dalam pemilihan.
Potret bantuan beras dilakukan untuk menahan harga biji -bijian di tingkat pertanian. Takut harga turun jika bantuan akan ditendang selama musim pemilihan.
Harga biji -bijian dikatakan sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 untuk kg.
“Saya tidak berhenti dengan bantuan makanan. Karena ini bulan Maret, prinsipnya. Ini tidak diperbolehkan untuk harganya,” katanya kepada Jakarta, Selasa (4/2).
Zulhas, putranya, dia mengatakan bantuan makanan akan selalu didistribusikan tetapi setelah panen selesai. Jumlahnya adalah 900 ribu ton beras dengan total anggaran Rp16,6 triliun.
Namun, Zulhas tidak dapat memastikan kapan bantuan makanan yang tepat didistribusikan.
“Saluran setelah memilih selesai. Ketika nanti, kita tidak tahu kapan kita bertemu pada bulan April” “berlanjut.
Pemerintah berencana untuk mendistribusikan bantuan makanan selama enam bulan. Selama dua bulan pertama awalnya diberikan pada bulan Januari dan Februari.
Sementara empat bulan lagi tidak selalu diamankan saat Anda akan mulai. Tetapi sekarang pemerintah menunda distribusi yang harus dimulai pada bulan Januari.
Bantuan makanan ini dimaksudkan untuk menargetkan 16 juta keluarga penerima (KPM).
Sementara itu, harga butiran saat ini ke pertanian benar -benar jatuh. Kondisi ini juga memiliki Presiden Prabowo.
Juga mengancam akan menutup laut membeli biji -bijian yang diakuisisi oleh petani harga di bawah Rp6.5 untuk kg.
Pengusaha dikatakan bahwa itu adalah milik tetapi manfaat petani juga harus menjadi prioritas.
“Pemerintah Indonesia menetapkan harga biji -bijian yang telah dibeli dari pertanian. Ini bukan nyanyian, karena mereka tidak dapat dinikmati Menteri sebagai Ministil Pertanian, Latin X2).
“Dan jika Anda tidak mau, sempit saja. Saya selesai, negara harus mengambil pabrik beras. Seberapa besar jalur padi,. (AGT / FBY)